Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Tak Cukup Dilakukan MPR dan DPD

Demak, NU Online
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Akhmad Muqowam berharap para pelajar dan santri harus hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan harus hapal serta paham isi dari bunyi putusan Sumpah Pemuda.

Hal itu diungkapkannya saat sosialisasi empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika) di kalangan santri dan pelajar, di Pondok Pesantren Kyai Gading, Candisari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah Sabtu (15/4).

Saat sosialisasi, Muqowam berinteraksi langsung dengan para santri. Misalnya, ia meminta sejumlah santri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengajarkan cara bersikap ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan, mengucapkan Sumpah Pemuda, dan lainnya.

Menurutnya, empat pilar kebangsaan ini penting. Terlebih dalam beberapa waktu terakhir ini, mulai luntur karena kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan tentang kemajemukan. Dampaknya, radikalisme terus berkembang.

“Hari ini, Pancasila memiliki tantangan yang luar biasa,” tegasnya.

Sedangkan manfaat lain dari pemahaman dan pemantapan empat pilar kebangsaan ini bagi para pelajar, adalah ketika para generasi muda ini nantinya tak berjuang di daerah kelahirannya, maka selalu siap berjuang demi bangsa di manapun selama ada di Indonesia.

“Ini salah satu pentingnya empat pilar kebangsaan,” ungkapnya.

Saat ditemui usai acara, anggota MPR dari Jawa Tengah itu menginginkan adanya evaluasi terhadap sistem sosialisasi empat pilar kebangsaan yang selama ini dilakukan oleh DPD/MPR RI.

Menurutnya, sosialisasi empat pilar hanya dilakukan oleh kalangan MPR/DPD, tak cukup jika melihat luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya jumlah penduduk di negeri ini. Terlebih, di negara ini terdapat banyak kelompok yang tak mungkin semuanya bisa disentuh oleh para anggota MPR/DPD.

“Maka sebaiknya sosialisasi terhadap empat pilar itu tidak semata-mata menjadi dominasi dari MPR, karena ruangnya terbatas. Kadang ruang politik lebih utama, masyarakat yang di luar politik tidak tersentuh,” kata Muqowam.

Sebab, kata Muqowam, sosialisasi empat pilar yang dilakukan oleh anggota MPR/DPD selama ini hanya dilakukan di kalangan masyarakat yang aktif sebagai kader maupun simpatisan partai politik. Sementara masyarakat yang tak berafiliasi di partai politik, sama sekali tak tersentuh.

“Misalnya ada anggota DPR/MPR/DPD, sosialisasinya ya ke simpatisan partainya, sehingga masyarakat yang nonpolitik tidak tercover sosialisasi empat pilar ini,” ungkapnya.

Maka, evaluasi sistem sosialisasi yang dilakukan MPR perlu dievaluasi. Menurutnya, perlu ada instrument lembaga lain yang diberikan kewenangan khusus untuk dapat sosialisasi empat pilar kebangsaan.

Hal itu, kata Muqowam, sangat penting. Mengingat kondisi bangsa dalam beberapa waktu terakhir, rasa nasionalisme dan kebinekaan di kalangan warga negara, utamanya para remaja mulai berkurang.

“Sebab kalau hanya mata pelajaran formal (pemantapan empat pilar kebangsaan di sekolah,red) pun tidak cukup, karena parameternya berbeda, meski substansi sama,” ungkapnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Kyai Gading, Fahsin M Fa’al, menegaskan bahwa paham radikalisme saat ini sudah mulai masuk ke kalangan pelajar. Kurangnya pembelajaran dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan di lembaga pendidikan, membuat remaja mudah terhasut.

“Ini tugas semua pihak, mulai dari pemerintah di semua tingkatan instansi, pengelola lembaga pendidikan, orang tua, sampai masyarakat yang harus peduli dengan lingkungannya,” kata Fahsin. (A.Shiddiq S/ Huda/Abdullah Alawi)