PWNU Lampung Gelar Lokakarya Antar Agama

Lampung, NU-Online.
Beberapa unsur agama dan beberapa organisasi massa seperti NU dan Muhammadiyah serta unsur akademisi, Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat rencananya besok Rabu sampai dengan Kamis 18 s.d. 19 Februari 2004 akan menghadiri acara Lokakarya yang akan diadakan di Metro oleh PWNU Lampung bekerjasama dengan PERCIK, Salatiga, Jawa Tengah. 

Dalam acara tersebut isu yang akan dibahas seputar konflik yang terjadi dan sikap tokoh agama dalam menghadapi Pemilu 2004 yang akan datang.  Dalam wawancaranya di Kantor PWNU Lampung Drs. H. Khairudin Tahmid selaku Ketua PWNU Lampung yang juga sebagai Panitia pengarah mengatakan bahwa tujuan dari Lokakarya ini adalah seruan moral atau pernyataan yang dapat dijadikan panduan umat dalam menghadapai Pemilu 2004 dan mengembangkan kerjasama antar agama untuk membangun demokrasi serta penguatan masyarakat sipil di Propinsi Lampung.

Yang melatarbelakangi acara tersebut adalah bahwa Propinsi Lampung sebelumnya merupakan daerah tujuan transmigrasi – sebagaimana dibuktikan selama ini sangat potensial terjadi konflik yang berlatarbelakang pada persoalan tanah dan kecemburuan sosial antara Penduduk asli dan pendatang. Kedekatan dengan Jakarta telah membuat Propinsi Lampung menjadi daerah di luar Jawa yang dinamika politiknya cukup tinggi. Kondisi politik yang terjadi di Jakarta dapat dengan mudah dan cepat menular ke Propinsi Lampung. Dari sisi jumlah penduduk Lampung memberi kontribusi untuk keanggotaan di legeslatif secara signifikan.

Sebagai “ Pintu Gerbang Pulau Sumatra” Lampung oleh banyak pihak dianggap seabagai daerah aman untuk melakukan berbagai eksperimen membangun sebuah pergerakan. Dari sisi ekonomi – Propinsi Lampung sangat potensial menjadi konflik besar karena sebagian besar wilayah Lampung  ( baik secara fisik maupun ekonomi) dikuasai oleh beberapa pemodal saja. Transmigrasi Lokal  (Translok) sebagai upaya memecahkan masalah kepadatan penduduk dan langkanya pemilik lahan pada area transmigrasi generasi pertama telah lebih banyak menimbulkan konflik daripada pemecahan masalah.  Sementara konflik masalah  tanah di beberapa lokasi transmigrasi generasi pertama masih belum tuntas.

Suasana di atas yang dipastikan akan mewarnai dinamika masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2004 yang akan datang. Beberapa kemungkinan akan membuat rakyat tidak mampu memanfaatkan pemilu 2004 sebagai sarana demokratis dalam menyelesaikan masalah yang tertumpuk bertahun-tahun.

Oleh karena itu kelompok-kelompok masyarakat sipil, terutama agama – yang saat ini menjadi nyaris satu-satunya institusi yang tidak menerjunkan diri dalam politik praktis perlu bertindak proaktif agar PEMILU 2004 akan sungguh-sungguh menjadi momentum penting bagi rakyat dalam menentukan arah perjalanan bangsa. PEMILU 2004 akan menjadi proses demokratis dalam membangun kekuasaan yang berorientasi melayani kepentingan rakyat.

Sebagai lembaga yang independent dan berfungsi menjaga dan mengembangkan moralitas masyarakat, agama-agama bisa diwujudkan dalam bentuk dukungan atau seruan moral yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat luas dengan mudah.Untuk itu diperlukan juga kesadaran dari agama-agama sendiri akan fungsi dan perannya seperti di atas jelas Pak Khairuddin. (Kd/M. Supriyadi, NU Online PWNU Lampung)