PMII Solo: Kembalikan Kedaulatan dan Peran Rakyat dalam Demokrasi!

Solo, NU Online
Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah ditetapkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu terus memicu kecaman dan penolakan dari masyarakat di berbagai daerah.
<>
Sejumlah aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama Gerakan Masyarakat Solo (Gemas) turut menyuarakan tuntutan mereka dalam aksi longmarch yang digelar pada Kamis (2/10).

Massa aksi mulai berjalan dari Kampus UNS Mesen di Jalan Urip Sumoharjo pukul 10.00 WIB menuju Bundaran Gladag Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan penolakan terhadap UU Pilkada, mereka juga mengajak masyarakat untuk mengisi formulir gugatan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Ketua Umum PMII Cabang Kota Solo yang juga sebagai menjadi Koordinator Aksi, Ahmad Rodif Hafidz dalam orasinya menegaskan dengan adanya UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD mengindikasikan bahwa masyarakat bakal diajak bernostalgia dengan rezim orde baru yang gemar mengebiri hak rakyat.

“Selama 32 tahun rakyat dibungkam dan berbagai haknya dikebiri. Tanpa pandang bulu, siapapun yang berani menentang pandangan pimpinan orde baru tersebut langsung ‘disikat’. Sedangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) justru makin merajalela,” ungkapnya.

Selain itu, menurutnya hal tersebut akan menodai reformasi 1998 yang dicita-citakan membawa perubahan Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik, berdaulat, demokratis, dan bermartabat.

“16 tahun pascareformasi, Indonesia yang terus belajar dan mengembangkan demokrasi untuk menuju nilai-nilai Pancasila yang ideal, justru akan dibuat mundur kembali oleh elite politik di negeri ini,” paparnya.

Dalam aksi tersebut, disampaikan pula pernyataan sikap, yang antara lain mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak disahkannya UU Pilkada. “Kembalikan kedaulatan dan peran rakyat dalam demokrasi,” tegas Rodif. (Ajie Najmuddin/Mahbib)