PMII Ngawi Desak DPRD Pro Rakyat

Ngawi, NU Online
Pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019 disambut aksi demonstrasi puluhan mahasiswa, Senin 25/08). Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menuntut 45 wakil rakyat menandatangani kontrak moral. Sebab mereka menilai kinerja dewan sebelumnya tidak banyak memberikan sumbangsih terhadap kemajuan Ngawi.
<>
Dalam aksi tersebut mereka tidak hanya berorasi, tapi juga membawa poster yang berisi pesan moral. Namun, mahasiswa berhadapan dengan pintu tertutup. Petugas sengaja menutup pintu masuk menuju Pendapa Wedya Graha, tempat dilakukan pengambilan sumpah janji anggota DPRD periode 2014-2019. Beberapa nekat naik ke atas gerbang dan berorasi sambil meneriakan yel-yel.

Wakhid Hariadi, koordinator aksi mendesak para wakil rakyat merealisasikan janji politiknya pasca diambil sumpah dan janjinya. Dia mengingatkan agar mereka benar-benar bekerja secara profesional dan pro rakyat. ‘’Pelantikan memiliki makna yang sakral dan mendalam sebagai penentu nasib rakyat,’’ ungkapnya.

PMII menyodorkan kontrak moral yang berisi kesediaan anggota dewan baru untuk memiliki komitmen memajukan pembangunan ekonomi dan pendidikan, senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat, lebih pro rakyat, merealisasikan kepentingan rakyat dengan amanah, jujur, profesional, kredibel dan transparan.

PMII juga serta mendorong anggota DPRD agar merealisasikan kontrak politiknya, dan transparansi anggaran serta fungsi legislasinya. Mendesak anggota agar tidak berpraktik korupsi, kolusi serta nepotisme. ‘’Produk hukum, kebijakan serta program yang dilaksanakan harus pro rakyat,’’ tegasnya.

Sayangnya, tidak ada satupun anggota DPRD baru yang menandatangi kontrak moral tersebut. Usai pengambilan sumpah janji, para wakil rakyat buru-buru pulang. Mereka juga menggunakan pintu keluar depan sekretariat daerah. Sehingga tidak bertemu massa yang berkumpul di pintu masuk pendapa. ‘’Kalau mereka tidak mau menandatangani kontrak moral, sudah terlihat jika mereka tidak mau memajukan Ngawi,’’ katanya.

Meski begitu, PMII mengancam akan mendatangi gedung dewan. Mereka akan melakukan sweeping agar anggota DPRD mau menandatangani kontrak moral tersebut. Jika tidak berhasil, mahasiswa akan datang lagi dengan massa yang lebih besar. ‘’Kami tidak main main,’’ tegas Wakhid.

Ketua DPRD sementara Dwi Rianto Jatmiko mengatakan menerima masukan dari kalangan mahasiswa itu. Tanpa diminta pun, pihaknya sudah komitmen berjuang untuk kepentingan rakyat. Hal itu sudah dibuktikan dengan meningkatnya anggaran perbaikan infrastruktur jalan yang setiap tahunnya di atas 40 persen. Dewan juga fokus pada program dan kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan. ‘’Karena tiga hal tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Dan selalu kami perjuangkan agar mendapat prioritas,’’ katanya. (Agus Susanto/Abdullah Alawi)