PMII: Hentikan Kisruh Politik APBD DKI!

Jakarta, NU Online
Kekisruhan politik antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dinilai merugikan masyarakat luas. APBD yang merupakan uang hasil pajak rakyat sebesar Rp 73 triliun tidak bisa diserap sebagaimana mestinya untuk pembangunan Ibu Kota.
<>
Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DKI Jakarta Mulyadin Permana mengatakan hal itu dalam siaran pers, Senin (9/3). APBD DKI 2015 hingga awal bulan ini belum juga disahkan oleh Kemendagri karena kemelut antara keduanya.

“Tindakan DPRD dan Pemprov tersebut tidak hanya memalukan, tetapi juga sangat merugikan masyarakat luas. Pembangunan di Jakarta terhambat, program kesejahteraan masyarakat tidak berjalan, para pegawai pemerintah, termasuk gubernur dan anggota DPRD, belum menerima gaji, dan jika dibiarkan berlarut-larut akan membuat roda ekonomi Jakarta lumpuh total. Sebuah malapetaka buat Jakarta,” ujarnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan DPRD dan Pemprov DKI sama-sama merupakan pelanggaran. Sehingga membuat kedua lembaga itu saling menyerang hanya demi menjaga pencitraan masing-masing.

“Untuk menutupi kesalahannya, DPRD menyerang Pemprov, dan untuk menutupi pelanggaran institusi yang dilakukannya, Pemprov menyerang DPRD. Sebuah tontonan politik yang sangat memalukan,” katanya.

Melalui kekisruhan ini, lanjut Mulyadin, rakyat harus tahu sebenarnya siapa yang berkepentingan dan siapa yang benar-benar membela rakyat, siapa yang mau merampok APBD dan siapa yang bersih.

“Sehingga harus ada forum terbuka di lapangan Monas, dimana DPRD dan Gubernur buka-bukaan soal APBD. Masyarakat Jakarta bebas menonton dan menyaksikan pengungkapan fakta atas persoalan ini. Bukan forum saling serang antar pendukung, semangatnya adalah menyampaikan kebenaran kepada publik, karena anggaran menurut UU adalah informasi publik yang harus diketahui publik.

PMII DKI Jakarta bersama organisasi mahasiswa lainnya, yakni HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, dan Hikmahbudhi) DKI Jakarta menyerukan kepada DPRD dan Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan kekisruhan politik anggaran. Agar tidak merugikan masyarakat, APBD DKI Jakarta 2015 harus segera disahkan. (Mahbib)