Wonosobo, NU Online
Dalam rangka penurunan ketimpangan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), PC Lakspesdam NU Wonosobo bersama Koalisi Masyarakat Sipil dengan dukungan Yayasan TIFA melaksanakan dialog strategis Kebijakan Layak Kerja untuk anak muda dan perempuan dilaksanakan di Hotel Surya Asia Wonosobo, Selasa (8/5) kemarin.
Hadir dalam diskusi dialog strategis tersebut 30 orang yang berasal dari berbagai unsur, diantaranya DPRD Kabupaten Wonosobo, Akademisi dari Universitas Sains Al-Qur’an, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Balai Latihan Kerja Kabupaten Wonosobo, Lembaga Pelatihan Swasta, serta Pelaku Usaha/Asosiasi Usaha.
Ketua PCNU Kiai Ngarifin Shiddiq dalam sambutannya menyambut baik dan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dan wujud kepedulian NU bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Wonosobo yang memiliki jumlah angkatan kerja berlimpah, namun kesempatan kerja terbatas sehingga memunculkan pengganguran.
Suwondo Yudistiro dari DPRD mengatakan bahwa banyak problematika dalam ketenagakerjaan yang mesti segera dicarikan solusinya yang sangat tepat. Diantara problem ketenagakerjaan itu, menurutnya adalah tingkat pendidikan dan ketrampilan angkatan kerja yang rendah.
Menjawab problem yang disampaikan anggota DPRD Ketua PC Lakpesdam NU Wonosobo Haryanto mengungkapkan, beberapa target yang ingin dicapai dari terlaksananya dialog strategis tersebut. Pertama tersusunnya Kertas Kebijakan Layak Kerja terkhusus untuk anak muda dan perempuan yang akan menjadi basis argumentasi terhadap pengambil kebijakan di Pemkab Wonosobo.
"Kedua terciptanya suatu pemahaman lintas perspektif pelayanan dan penguatan keterampilan kerja bagi anak muda dan perempuan di Kabupaten Wonosobo, dari para pengambil kebijakan, pelaku pasar maupun kalangan akademisi," ujar Haryanto.
Target ketiga dari dialog ini harap Haryanto, semoga menghasilkan rekomendasi kebijakan tentang kerja layak bagi anak muda dan perempuan bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan yang nantinya dapat dikomunikasikan dengan media dan pemangku kepentingan lainnya.
"Dan terakhir berharap rekomendasi dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk menerima rekomendasi kebijakan masyarakat sipil, sekaligus mengadopsinya ke dalam sebuah kebijakan," papar Haryanto. (Sholeh Nahru/Muiz)