Jadi Sasaran Kekerasan, PMII dan Sejumlah Elemen Minta Keadilan

Jember, NU Online
Tindakan represif aparat keamanan terhadap mahasiswa yang menggelar unjuk rasa menolak tambang emas di Kantor Bupati Jember, Senin, memantik reaksi. Sejumlah elemen mahasiswa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Alumni PMII (IKA PMII), Gerakan Pemuda Ansor, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan aktivis lingkungan mendatangi gedung DPRD Jember, Selasa (24/5).

Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi dan sejumlah anggota DPRD yang lain. Intinya, mereka mengadukan tindakan koboi aparat keamanan terhadap mahasiswa PMII yang menggelar unjuk rasa.

Seperti diketahui, untuk ke sekian kalinya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jember. Dalam aksi tersebut terjadi saling dorong antara Satpol PP dan pengunjuk rasa. Kuatnya dua kekuatan yang berjibaku dorong itu mengkibatkan pintu gerbang Kantor Pemkab Jember, roboh. Dan sejurus kemudian, sejumlah aparat keamanan yang terdiri dari Satpol PP dan polisi mengejar pengunjuk rasa yang semburat ke alun-alun. Dan mereka pun menjadi sasaran pentungan petugas.

Menurut Ketua PC PMII Kabupaten Jember, Sulamet, tindakan represif yang telah dipertontonkan aparat keamanan tidak bisa diterima. Dikatakannya, apa yang dilakukan PMII terkait dengan penolakan tambang merupakan suara mayoritas warga Jember. Lebih-lebih NU sejak lama juga telah menolak adanya pertambangan di wilayah Jember. "Karena itu, kami minta keadilan hukum agar aparat yang telah bertindak sewenang-wenang juga ditindak," jelasnya.

Tuntutan tersebut mendapat dukungan dari aktivis lingkungan, Miftahul Rahman. Menurutnya, unjuk rasa adalah hal biasa dalam demokrasi. Oleh karenanya, jika ada pelanggaran kekerasan maka harus diproses secara hukum. Lebih dari itu, katanya, soal penolakan tambang sesungguhnya sudah menjadi kesepakatan mayoritas warga Jember. "Inginnya teman-teman mahasiswa agar Bupati secara resmi menolak rencana penambangan emas di Jember. Itu saja. Tapi kok disambut dengan pentungan," terangnya.

Menggapi itu, anggota Komisi A DPRD Jember, David Handoko Seto menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil Kepala Satpol PP dalam waktu dekat. "Bagimanapun ini harus ada yang bertanggungjawab," jelasnya. (Aryudi A Razaq/Mahbib)