Demo di Kantor Bulog, PMII Bandung Serukan Kedaulatan Pangan

Bandung, NU Online
Ratusan anggota Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensia (PMII) Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/3), menggelar aksi damai untuk mendesak pemerintah menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia dan segera mengatasi melambungnya harga sembako.
<>
Sejak pagi, massa aksi penyampaian aspirasinya dari berkeliling di area kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung sekaligus menggalang massa dari mahasiswa lain di kampus setempat untuk bergabung bersama PMII.

Lalu menjelang siang, dengan menaiki 2 truk massa aksi bergerak menuju gudang Bulog Regional Kota Bandung di Jalan Gedebage. Di sana sekitar 1 jam mereka menyuarakan tuntutannya, kemudian mereka menggeliat menuju kantor di depan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat, di Jalan Soekarno-Hatta No. 711A kota Bandung.

Aksi damai yang dilakukan PMII ini membuat perwakilan dari mereka diperkenankan melakukan audiensi tertutup bersama petinggi Bulog Regional Jawa Barat. Sementara ratusan massa lainnya tetap berada di luar gedung Perum Bulog tersebut. Aksi di seberang pinggir jalan ini banyak mendapatkan perhatian dari pengguna jalan.

Ahmad Riyadi, ketua PC PMII kota Bandung mengatakan bahwa aksi tersebut yang digelar sebagai bentuk respon PMII atas persoalan kebutuhan pokok masyarakat khususnya dalam masalah pangan, khususnya kebutuhan yang kini langka dan harganya melambung tinggi.

“Sebetulnya yang jadi persoalan adalah kebutuhan beras. Pemerintah seharusnya mendukung petani lokal (tradisional) untuk mengembangkan potensi lahan pertanian yang dimiliki. Hal tersebut sebagai upaya dalam mengatasi kebijakan impor beras yangi dilakukan oleh pemerintah," kata Riyadi yang juga sebagai penanggung jawab aksi tersebut.

Dia menjelaskan proses tersebut harus berbanding lurus dengan usaha Pemerintah melalui sosialisasi atau penyuluhan yang baik kepada para petani, misalnya penyuluhan terkait sumber pupuk atau penggunaan pestisida yang efektif.

"Artinya bahwa ini merupakan konsekuensi dari Pemerintah untuk berbicara soal pengelolaan dan kesejahteraan pertanian. Kalau semua ini bisa dilakukan oleh Pemerintah, saya rasa kita tidak butuh lho yang namanya beras impor, karena Indonesia mempunyai potensi pertanian yang sangat bagus,” ujar Riyadi menjelaskan  salah satu tuntutan dari aksi PMII kota Bandung itu.

Lebih lanjut, Riyadi atas nama rakyat mendesak kepada Pemerintah harus bisa mengintervensi stabilitas harga pasar, lebih-lebih bisa menentukan harga pasar. Pemerintah juga jangan sampai terjebak model kapitalisme yang akhirnya mengeksploitasi hak-hak rakyat.

“Lalu bagaimana cara Pemerintah mampu memberikan arahan kepada masyarakat (petani) untuk memberikan pupuk-pupuk yang baik. Begitu juga jangan sampai harga pupuk melambung tinggi, yang pada akhirnya harga beras ditentukan oleh harga pupuk,” tegas mahasiswa pascasarjana Universitas Langlangbuana itu.

Dia menambahkan, Pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan dan kelayakan hidup di kalangan para petani. “Bagaimana pun Pemerintah harus mempertimbangkan hal itu, karena merekalah yang setiap hari di sawah untuk melakukan penanaman hingga pemanenan,” singgungnya.

“Harapannya, masyarakat harus mampu memanfaatkan lahan dimiliki, lalu pengelolaan tanaman yang baik, mulai dari pemilihan benih sampai proses pemanenan, serta mampu memasarkan dengan baik,” pungkas Riyadi. (Muhammad Zidni Nafi'/Mahbib)