Calon Santri dari Luar Daerah NTB harus Diseleksi Ketat

Mataram, NU Online
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH. Hazmi Hamzar  mengatakan, menghadapi tahun ajaran baru diperlukan seleksi ketat terutama terhadap calon santri pondok pesantren yang berasal dari luar daerah NTB.

"Hal itu sebagai salah satu upaya menghindari adanya isu Narkoba masuk pondok pesantren," katanya sebagaimana dilaporkan di Mataram, Kamis.

Berkaitan adanya isu Narkoba masuk pondok pesantren dia menegaskan, bila perlu dilakukan tes urine untuk mengetahui apakah calon santri pengguna Narkoba atau tidak.

Hazmi yang juga pimpinan Pondok Pesantren Marakit Taklimat, Mamben, Lombok Timur mengakui, beberapa tahun lalu memang ada dijumpai pada salah satu pondok pesantren di daerah itu yang santrinya pengguna Narkoba.

Ternyata setelah ditelusuri, santri tersebut berasal dari luar daerah dan dia memang sudah kecanduan. Santri yang Narkoba tersebut setiap kali minta izin keluar, ternyata dia keluar untuk mengisap Narkoba.

"Setelah diketahui, pimpinan pondok pesantren tempat santri itu belajar segera membuat kebijakan dan mengeluarkan santri tersebut dari pondok pesantren," katanya.

Sebelumnya Wakil Gubernur NTB, Drs.  H.B Thamrin Rayes mengatakan, tahun 2006 ditemukan ada tiga orang ibu rumahtangga dinyatakan HIV positif, sehingga kini jumlah penderita HIV di daerah menjadi 42 orang.

"Dengan jumlah kasus HIV bertambah menjadi 42 orang, maka itu sebuah angka yang mengkhawatirkan sekaligus memprihatinkan" katanya.

Sedangkan jumlah kasus AIDS pada periode yang sama ditemukan hanya satu kasus, sehingga jumlah kasus AIDS secara keseluruhan di NTB bertambah menjadi 19 orang.

Dia menjelaskan, dengan ditemukan puluhan kasus HIV dan AIDS tersebut menunjukkan potensi penularan HIV/AIDS sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga diperlukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu dan lebih serius.

Pemerintah tidak akan mampu menanggulangi masalah tersebut jika tidak mendapat dukungan dari segenap elemen masyarakat, itu merupakan tanggungjawab bersama, kata Wagub yang juga Ketua Badan Narkotika Propinsi (BNP) NTB.

"Untuk itu, para tokoh agama dan masyarakat hendaknya harus perlu menyamakan persepsi mengenai penanggulangan Narkoba, Seks dan HIV/AIDS mengingat mereka berada pada posisi penting dan strategis," jelasnya. (ant/din)