200 Ulama NU Bentuk Gerakan Anti Maksiat

Cirebon, NU Online
Merasa gerah dengan munculnya berbagai bentuk kemaksiatan dan perjudian di tengah-tengah masyarakat, ulama Nahdlatul Ulama (NU) se-wilayah III Cirebon berembug di Pondok Pesantren (Pontren) Masyariqul Anwar Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon yang diasuh oleh penggagas pertemuan yang juga ulama kharismatik Cirebon yakni KH Mahtum Hanan, Ahad (18/3).

Berdasarkan pengakuan dari putra KH Mahtum Hanan, H Marzuki berdasarkan undangan yang disebar pihaknya hanya 50 lembar, namun yang hadir mencapai lebih dari 200 ulama. Di antara ulama kharismatik yang datang yakni KH Uju Jazuli dari Majalengka, KH Ebor Sobari dari Indramayu, KH Hudi dari Kuningan, Prof DR Salim Bajri dari Kota Cirebon.

Hadir juga Habib Hasan dan Habib Umar dari Kota Cirebon, KH Mahfud Khudori dan KH Hariri, Habib Muhamad Habsyi, KH Su'udi dan KH Khadiri, KH Ali Murtadlo dari Susukan, KH Abdul Jamil dan KH Rohmat semuanya dari Kabupaten Cirebon.

Selesai pembicaraan yang menyita waktu sekitar 3 jam, KH Mahtum Hanan didampingi putranya, H Marzuki dan H Rahmat mengungkapkan kepada bahwa tiga bulan setelah meninggalnya sesepuh dan juga ulama kharismatik yang gigih melakukan gerakan anti maksiat, Habib Muhamad Yahya bin Syech (Kang Ayip) dirasakan kegiatan-kegiatan kemaksiatan kembali bermunculan dan nyaris tak terkontrol.

Padahal sebagaimana yang pernah dirintis oleh almarhum Kang Ayip, kalangan ulama mestinya bisa ikut andil meredam atau meminimalisasi dengan bergerak bersama-sama aparat. Karena bila dibiarkan terus merebak, muncul musibah sebagai teguran dari-Nya.

Pada kesempatan itu H Marzuki juga membantah jika pertemuan tersebut merupakan salah satu gerakan politik terkait agenda Pilkadasung 2008 di wilayah III Cirebon. "Ini untuk kemaslahatan umat. Tidak ada unsur politik secuil pun," tegasnya.

Lantas mengapa para kiai dan ulama tidak langsung bergerak memberantas bentuk kemaksiatan yang nyata-nyata sudah diketahui? Dikatakan KH Mahtum, ulama meskipun mempunyai santri yang banyak, tidak bisa turun tangan menindaknya. Namun harus bersama-sama dengan aparat yakni Polri dan TNI serta pemerintah daerah.

"Baiknya umat itu tidak hanya karena ada ulama, tapi tergantung dari aparatur pemerintah dan ulamanya. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Ulama memberikan dukungan dan mendorong kepada aparat untuk melaksanakan tugasnya, yakni menindak bentuk kemaksiatan ini," ujarnya.

Dipaparkan Marzuki, hasil dari pertemuan tersebut tindakan untuk memberantas dan meminimalisasi kemaksiatan masih belum optimal, sehingga kalangan ulama mengagendakan untuk menggelar silaturahmi dengan pemerintah daerah (bupati/walikota), DPRD, kepolisian, TNI dan Kejaksaan Negeri. Disepakati pula untuk membentuk kelompok dari kalangan santri, orang-orang yang siap untuk memantau dan terjun ke lapangan, bila diperlukan dalam memberantas kegiatan kemaksiatan. Jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan orang dari generasi muda.

Silaturahmi kalangan ulama se-wilayah Cirebon ini, tidak cukup hanya dilakukan di Pontren Babakan Ciwaringin. Akan ada pertemuan lagi untuk membulatkan visi yang lebih konkret dan komprehensif. Namun waktu dan tempatnya belum bisa ditentukan.(kalil)