Jakarta, NU.Online Rapat Koordinasi PBNU dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) seluruh Indonesia yang merupakan kegiatan rutin selama tiga bulan sekali di Kantor PBNU Jl Kramat Raya 164 Jakarta, 24-26 April meminta agar seluruh warga NU menyatukan langkah berkaitan dengan perubahan sistem kenegaraan Indonesia melalui beberapa aturan perundangan seperti UU Parpol, UU Pemilu, dan UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Perubahan perundang-undangan ini menyebabkan Pemilu 2004 berbeda dengan Pemilu 1999. Selain memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mencoblos tanda gambar wakilnya, rakyat Indonesia juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan juga memilih secara langsung presiden dan wakil presiden.

Perubahan-perubahan itu harus diantisipasi untuk meningkatkan kemaslahatan bagi warga NU, masyarakat secara umum, dan bangsa Indonesia. Ahmad Bagdja, salah satu ketua PBNU mengatakan "NU sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus mengambil peran aktif dalam mengantisipasi segala peluang, tantangan, dan hambatan yang mungkin muncul akibat perubahan tersebut,"

Rapat Koordinasi tersebut juga memutuskan bahwa masing-masing warga NU bebas menentukan pilihan politiknya dalam pemilihan anggota legislatif sesuai dengan kondisi daerah lokalnya atau atas dasar kesamaan aspirasi dan sejarah. Ini semua dalam rangka mengukuhkan ukhuwah nahdliyah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah wathaniyah. (Mkf)