Jeddah, NU Online
Sebelas anggota Komisi 8 DPR RI Selasa (10/11) malam tiba di Bandara King Abdul Azis (KAA) Jeddah. Kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 8 Gondo Radityo Gambiro tersebut untuk memantau langsung pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
"Kami akan meninjau pelayanan terhadap jemaah haji kita. Kami akan fokus ke masalah transportasi dan pemondokkan, yang dari tahun ke tahun masih menjadi masalah. Malam ni disini (Jeddah-red) kami juga akan meminta penjelasan apa-apa yang telah dan belum dilaksanakan," kata Radityo di sela kunjungannya di Bandara KAA.<>
Menurut Radityo, dari pemantauan DPR atas berita-berita dari Saudi, dilaporkan, dalam hal transportasi dari pemondokkan ke Masjidil Haram, banyak jemaah yang kecewa. "Karena ada jemaah yang tidak terangkut. Juga ada yang sampai harus menunggu hingga tiga jam. Bahkan ada yang harus membatalkan ke Masjidil Haram, karena tidak ada kepastian," kata fungsionaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut.
Mengenai pemondokkan, Radityo mengatakan, pada saat Raker Menag Suryadarma Ali sudah berkomitmen akan menyediakan pemondokkan paling jauh 4 km dari Masjidil Haram pada saat penyelenggaraan haji 2010 mendatang.
"Mengenai besarnya biaya ya relatif lah. Memang ada bantuan dari APBN. Yang penting kalaupun ada kenaikan harus disertai dengan pelayanan yang sangat baik. Jemaah sudah membayar tidak sedikit, jadi haruslah mendapatkan pelayanan yang baik," katanya.
Terkait dengan hal itu pihaknya menyambut baik Depag yang sudah meng ISO kan penyelenggaraan haji. "Jadi jumlah besar bukanlah menjadi hambatan penyelenggaraan haji. Kita hargai langkah Depag yang meng ISO kan penyelenggaraan haji," katanya.
Dia juga meminta tak ada pembatasan terhadap jemah haji uzur, karena menjalankan ibadah haji itu selain merupakan hak pribadi yang paling azasi setap muslim, juga perlu ditunjang kondisi keuangan yang memadai. "BIsa saja terkumpulnya uang untuk berhaji saat sudah usia lanjut. Jadi janganlah itu dibatasi," katanya.
Saat meninjau lokasi transit jemaah haji Indonesia di Bandara KAA Jeddah dan persiapan pemberangkatan jemaah haji ke Mekah, Komisi 8 DPR RI didampingi Konjen RI di Jeddah Gatot Abdullah Mansyur, Wakil Ketua I PPIH Arab Saudi Zaenal Abidin Supi, Kadaker Jeddah Subhan Cholid dan jajarannya. Dijadwalkan Rabu (11/11) siang tim pemantau haji komisi 8 DPR-RI ini akan meninjau pelayanan haji di Madinah.(mch/nur)
Sebelas anggota Komisi 8 DPR RI Selasa (10/11) malam tiba di Bandara King Abdul Azis (KAA) Jeddah. Kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 8 Gondo Radityo Gambiro tersebut untuk memantau langsung pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
"Kami akan meninjau pelayanan terhadap jemaah haji kita. Kami akan fokus ke masalah transportasi dan pemondokkan, yang dari tahun ke tahun masih menjadi masalah. Malam ni disini (Jeddah-red) kami juga akan meminta penjelasan apa-apa yang telah dan belum dilaksanakan," kata Radityo di sela kunjungannya di Bandara KAA.<>
Menurut Radityo, dari pemantauan DPR atas berita-berita dari Saudi, dilaporkan, dalam hal transportasi dari pemondokkan ke Masjidil Haram, banyak jemaah yang kecewa. "Karena ada jemaah yang tidak terangkut. Juga ada yang sampai harus menunggu hingga tiga jam. Bahkan ada yang harus membatalkan ke Masjidil Haram, karena tidak ada kepastian," kata fungsionaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut.
Mengenai pemondokkan, Radityo mengatakan, pada saat Raker Menag Suryadarma Ali sudah berkomitmen akan menyediakan pemondokkan paling jauh 4 km dari Masjidil Haram pada saat penyelenggaraan haji 2010 mendatang.
"Mengenai besarnya biaya ya relatif lah. Memang ada bantuan dari APBN. Yang penting kalaupun ada kenaikan harus disertai dengan pelayanan yang sangat baik. Jemaah sudah membayar tidak sedikit, jadi haruslah mendapatkan pelayanan yang baik," katanya.
Terkait dengan hal itu pihaknya menyambut baik Depag yang sudah meng ISO kan penyelenggaraan haji. "Jadi jumlah besar bukanlah menjadi hambatan penyelenggaraan haji. Kita hargai langkah Depag yang meng ISO kan penyelenggaraan haji," katanya.
Dia juga meminta tak ada pembatasan terhadap jemah haji uzur, karena menjalankan ibadah haji itu selain merupakan hak pribadi yang paling azasi setap muslim, juga perlu ditunjang kondisi keuangan yang memadai. "BIsa saja terkumpulnya uang untuk berhaji saat sudah usia lanjut. Jadi janganlah itu dibatasi," katanya.
Saat meninjau lokasi transit jemaah haji Indonesia di Bandara KAA Jeddah dan persiapan pemberangkatan jemaah haji ke Mekah, Komisi 8 DPR RI didampingi Konjen RI di Jeddah Gatot Abdullah Mansyur, Wakil Ketua I PPIH Arab Saudi Zaenal Abidin Supi, Kadaker Jeddah Subhan Cholid dan jajarannya. Dijadwalkan Rabu (11/11) siang tim pemantau haji komisi 8 DPR-RI ini akan meninjau pelayanan haji di Madinah.(mch/nur)
