Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak mungkin mendahului pemerintah dalam penggunaan energi nuklir. Artinya jika pemerintah belum siap untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTNU) maka tidak mungkin PBNU menyatakan dukungan penggunaan nuklir sebagai pembangkit listrik.
Sebagai organisasi keagamaan, PBNU akan menolak jika PLTN yang akan dibangun memiliki dampak madhorot (kerugian) lebih besar daripada manfaatnya. Namun jika manfaatnya lebih banyak daripada madhorotnya, tentu PBNU akan mendukung.<>
Demikian dinyatakan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Abdul Mun'im DZ ketika menerima beberapa perwakilan asosiasi masyarakat pendukung nuklir Indonesia di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya 164 Jakarta, Selasa (18/1). Menurut Mun'im, dukungan atau penolakan PBNU bergantung pada kesiapan pemerintah.
“PBNU dalam hal ini akan selalu menimbang manfaat atau madhorotnya bagi masyarakat tempat dibangunnya PLTN dan bangsa secara umum. Termasuk mengenai hukum penggunaannya, tentu juga akan dipertimbangkan melalui madhorot dan manfaatnya itu tadi,” tutur Mun'im.
Sementara itu, salah satu perwakilan dari asosiasi masyarakat pendukung nuklir Indonesia, Sutaryo Supardi memaparkan, selama ini masyarakat lebih mendengar nuklir sebagai ketakutan sejarah. Sehingga akan selalu cenderung menolak jika berbicara mengenai PLTN.
“Padahal mestinya masyarakat juga diberitahu bahwa teknologi nuklir terus mengalami perkembangan. Termasuk terkait keamanan yang semakin tinggi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika pemerintah Indonesia akan membangun PLTN,” tutur Sutaryo. (min)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak mungkin mendahului pemerintah dalam penggunaan energi nuklir. Artinya jika pemerintah belum siap untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTNU) maka tidak mungkin PBNU menyatakan dukungan penggunaan nuklir sebagai pembangkit listrik.
Sebagai organisasi keagamaan, PBNU akan menolak jika PLTN yang akan dibangun memiliki dampak madhorot (kerugian) lebih besar daripada manfaatnya. Namun jika manfaatnya lebih banyak daripada madhorotnya, tentu PBNU akan mendukung.<>
Demikian dinyatakan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Abdul Mun'im DZ ketika menerima beberapa perwakilan asosiasi masyarakat pendukung nuklir Indonesia di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya 164 Jakarta, Selasa (18/1). Menurut Mun'im, dukungan atau penolakan PBNU bergantung pada kesiapan pemerintah.
“PBNU dalam hal ini akan selalu menimbang manfaat atau madhorotnya bagi masyarakat tempat dibangunnya PLTN dan bangsa secara umum. Termasuk mengenai hukum penggunaannya, tentu juga akan dipertimbangkan melalui madhorot dan manfaatnya itu tadi,” tutur Mun'im.
Sementara itu, salah satu perwakilan dari asosiasi masyarakat pendukung nuklir Indonesia, Sutaryo Supardi memaparkan, selama ini masyarakat lebih mendengar nuklir sebagai ketakutan sejarah. Sehingga akan selalu cenderung menolak jika berbicara mengenai PLTN.
“Padahal mestinya masyarakat juga diberitahu bahwa teknologi nuklir terus mengalami perkembangan. Termasuk terkait keamanan yang semakin tinggi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika pemerintah Indonesia akan membangun PLTN,” tutur Sutaryo. (min)
