Jakarta, NU Online
Kementerian Sosial telah mengajukan 10 nama tokoh yang telah diseleksi untuk memperoleh gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa. Dua diantara 10 nama tersebut adalah mantan presiden RI, HM Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Sama-sama pernah menyandang jabatan presiden, rencana penyematan gelar pahlawan untuk kedua tokoh ini direspon berbeda oleh masyarakat. Banyak pihak yang menolak gelar pahlawan untuk Soeharto yang telah menjabat presiden selama 32 tahun, sementara Gus Dur yang hanya menjabat selama 22 bulan dielu-elukan untuk mendapatkan gelar kehormatan itu.<>
Gugatan terhadap gelar pahlawan untuk Soeharto terutama diajukan oleh para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan gerakan anti korupsi. Soeharto dinilai mempunyai catatan yang buruk dalam dua hal tersebut selama menjabat presiden.
Menanggapi gugatan itu pemerintah buru-buru manampik bahwa usulan nama-nama itu bukan dari pihak pemerintah. Menteri Sosial Salim Segaf al-Jufri menegaskan bahwa usulan pencalonan seorang tokoh sebagai pahlawan nasional berasal dari masyarakat.
"Tidak ada pencalonan itu langsung dari pemerintah, tapi dari bawah. Setiap warga negara berhak mencalonkan siapa yang dianggap pantas menjadi pahlawan nasional," kata Mensos di Jakarta, Senin (18/10).
Namun ada saja yang mendukung Soeharto menjadi pahlawan. Tak kurang mantan ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan dukungannya. Katanya, mengukur jasa Soeharto terhadap negara tidak bisa hanya diukur atau dilihat dari suasana Indonesia hari ini.
"Soeharto pantas jadi pahlawan bukan karena tanpa kekeliruan, namun setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya," katanya kepada wartawan di Depok, Senin (17/10).
Meski begitu tetap diakuinya, Soeharto melakukan rehabilitasi kenegaraan dengan ongkos mahal. Pada 15 tahun pertama tampak gemilang, pembangunan berjalan pesat. Namun pada 15 tahun berikutnya mulai tampak kesewenang-wenangan, korupsi, dan nepotisme akibat sentralisasi kekuasaan.
Dukungan terhadap usul penyematan gelar pahlawan untuk Soeharto pastinya disampaikan oleh para petinggi Partai Golkar, partai politik yang lahir dan dibesarkan oleh Soeharto dan menopang kekuasaannya. Dulu bernama Golkar saja.
Sementara itu dukungan terus mengalir untuk Gus Dur. Sejarawan Asvi Warman Adam mengatakan, mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur banyak berjasa kepada bangsa dan negara.
Sebelum menjadi presiden pun, Gus Dur sudah dikenal sebagai tokoh yang membela rakyat kecil dan kaum minoritas. "Gus Dur berjasa besar dalam merekatkan kemajemukan bangsa," kata dia di Jakarta, Ahad (17/10).
Keluarga Mantan Presiden Abdurrahman Wahid mengaku senang akhirnya Gus Dur dijadikan calon pahlawan nasional. "Ada banyak hal yang bagi saya membuat Gus Dur sangat pantas menjadi pahlawan nasional. Salah satunya adalah pluralisme," ujar adik almarhum Gus Dur, Lily Wahid, meski dikatakannya Gus Dur tidak pernah menginginkan gelar itu.
Bagi Lily, Gus Dur bukan sekedar pembela kepentingan rakyat kecil dan kelompok minoritas, tetapi juga sosok Presiden yang berani mengambil sikap tegas, misalnya terkait posisi TNI dan Polri. Kala itu, menurut Lily, TNI sangat dominan pascakepemimpinan Soeharto.
Dukungan untuk Gus Dur juga disampaikan oleh para petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masih sangat membutuhkan sosok Gus Dur untuk memulihkan kondisi partai yang sedang dirundung konflik dan terancam bubar.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar berharap gelar pahlawan nasional yang akan diberikan pemerintah akan mengembalikan nama baik mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Gus Dur pernah diturunkan dari posisi Presiden ditengah usahanya membela kepentingan rakyat.
"Sekalipun ada persoalan impeachment di akhir masa jabatannya, orang tidak pernah meragukan komitmen besar Gus Dur untuk membela kepentingan rakyat. Penganugerahan pahlawan nasional adalah semacam pemulihan nama baik Gus Dur," katanya.
Pencalonan pahlawan nasional diatur dalam UU nomor 20 Tahun 2009 di dalam pasal 15 dan 26 tentang syarat-syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) atau mereka yang berjuang di wilayah yang sekarang disebut NKRI.
Sedangkan syarat khusus berjuang jelas untuk melawan penjajah baik dalam perjuangan politik, pendidikan dan lainnya. Selain itu, berakhlak mulia dan tidak pernah dihukum penjara serta selalu berjuang untuk negara Republik Indonesia.
Kini ada sepuluh nama yang telah masuk dalam daftar nominasi. Kita tunggu siapa saja diantara 10 tokoh itu yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Mungkin saja Gus Dur, dan mungkin juga Soeharto yang akan memeroleh gelar itu. Namun membandingkan dua tokoh pemimpin itu menjadi sangat menarik karena keduanya mewakili zaman dan karakter kepemimpinan tertentu yang tak pernah selesai diulas. Gus Dur pun dengan setengah berkelakar sering mengatakan kalau, “Yang pantas menjadi lawan saya hanya satu, Soeharto!”. (A. Khoirul Anam)
Kementerian Sosial telah mengajukan 10 nama tokoh yang telah diseleksi untuk memperoleh gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa. Dua diantara 10 nama tersebut adalah mantan presiden RI, HM Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Sama-sama pernah menyandang jabatan presiden, rencana penyematan gelar pahlawan untuk kedua tokoh ini direspon berbeda oleh masyarakat. Banyak pihak yang menolak gelar pahlawan untuk Soeharto yang telah menjabat presiden selama 32 tahun, sementara Gus Dur yang hanya menjabat selama 22 bulan dielu-elukan untuk mendapatkan gelar kehormatan itu.<>
Gugatan terhadap gelar pahlawan untuk Soeharto terutama diajukan oleh para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan gerakan anti korupsi. Soeharto dinilai mempunyai catatan yang buruk dalam dua hal tersebut selama menjabat presiden.
Menanggapi gugatan itu pemerintah buru-buru manampik bahwa usulan nama-nama itu bukan dari pihak pemerintah. Menteri Sosial Salim Segaf al-Jufri menegaskan bahwa usulan pencalonan seorang tokoh sebagai pahlawan nasional berasal dari masyarakat.
"Tidak ada pencalonan itu langsung dari pemerintah, tapi dari bawah. Setiap warga negara berhak mencalonkan siapa yang dianggap pantas menjadi pahlawan nasional," kata Mensos di Jakarta, Senin (18/10).
Namun ada saja yang mendukung Soeharto menjadi pahlawan. Tak kurang mantan ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan dukungannya. Katanya, mengukur jasa Soeharto terhadap negara tidak bisa hanya diukur atau dilihat dari suasana Indonesia hari ini.
"Soeharto pantas jadi pahlawan bukan karena tanpa kekeliruan, namun setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya," katanya kepada wartawan di Depok, Senin (17/10).
Meski begitu tetap diakuinya, Soeharto melakukan rehabilitasi kenegaraan dengan ongkos mahal. Pada 15 tahun pertama tampak gemilang, pembangunan berjalan pesat. Namun pada 15 tahun berikutnya mulai tampak kesewenang-wenangan, korupsi, dan nepotisme akibat sentralisasi kekuasaan.
Dukungan terhadap usul penyematan gelar pahlawan untuk Soeharto pastinya disampaikan oleh para petinggi Partai Golkar, partai politik yang lahir dan dibesarkan oleh Soeharto dan menopang kekuasaannya. Dulu bernama Golkar saja.
Sementara itu dukungan terus mengalir untuk Gus Dur. Sejarawan Asvi Warman Adam mengatakan, mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur banyak berjasa kepada bangsa dan negara.
Sebelum menjadi presiden pun, Gus Dur sudah dikenal sebagai tokoh yang membela rakyat kecil dan kaum minoritas. "Gus Dur berjasa besar dalam merekatkan kemajemukan bangsa," kata dia di Jakarta, Ahad (17/10).
Keluarga Mantan Presiden Abdurrahman Wahid mengaku senang akhirnya Gus Dur dijadikan calon pahlawan nasional. "Ada banyak hal yang bagi saya membuat Gus Dur sangat pantas menjadi pahlawan nasional. Salah satunya adalah pluralisme," ujar adik almarhum Gus Dur, Lily Wahid, meski dikatakannya Gus Dur tidak pernah menginginkan gelar itu.
Bagi Lily, Gus Dur bukan sekedar pembela kepentingan rakyat kecil dan kelompok minoritas, tetapi juga sosok Presiden yang berani mengambil sikap tegas, misalnya terkait posisi TNI dan Polri. Kala itu, menurut Lily, TNI sangat dominan pascakepemimpinan Soeharto.
Dukungan untuk Gus Dur juga disampaikan oleh para petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masih sangat membutuhkan sosok Gus Dur untuk memulihkan kondisi partai yang sedang dirundung konflik dan terancam bubar.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar berharap gelar pahlawan nasional yang akan diberikan pemerintah akan mengembalikan nama baik mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Gus Dur pernah diturunkan dari posisi Presiden ditengah usahanya membela kepentingan rakyat.
"Sekalipun ada persoalan impeachment di akhir masa jabatannya, orang tidak pernah meragukan komitmen besar Gus Dur untuk membela kepentingan rakyat. Penganugerahan pahlawan nasional adalah semacam pemulihan nama baik Gus Dur," katanya.
Pencalonan pahlawan nasional diatur dalam UU nomor 20 Tahun 2009 di dalam pasal 15 dan 26 tentang syarat-syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) atau mereka yang berjuang di wilayah yang sekarang disebut NKRI.
Sedangkan syarat khusus berjuang jelas untuk melawan penjajah baik dalam perjuangan politik, pendidikan dan lainnya. Selain itu, berakhlak mulia dan tidak pernah dihukum penjara serta selalu berjuang untuk negara Republik Indonesia.
Kini ada sepuluh nama yang telah masuk dalam daftar nominasi. Kita tunggu siapa saja diantara 10 tokoh itu yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Mungkin saja Gus Dur, dan mungkin juga Soeharto yang akan memeroleh gelar itu. Namun membandingkan dua tokoh pemimpin itu menjadi sangat menarik karena keduanya mewakili zaman dan karakter kepemimpinan tertentu yang tak pernah selesai diulas. Gus Dur pun dengan setengah berkelakar sering mengatakan kalau, “Yang pantas menjadi lawan saya hanya satu, Soeharto!”. (A. Khoirul Anam)
