Warta
Slamet Efendi Yusuf: Liberalisasi Agama Bagian dari Liberalisasi Politik-Ekonomi
Jumat, 20 November 2009 | 22:48 WIB
Jakarta, NU Online
Banyak kalangan menganggap liberalisasi politik dan ekonomi sebagai sesuatu yang membahayakan dan harus dijauhi. Sementara liberalisasi agama sekadar masalah pengembangan pemikiran dan tidak membawa pada implikasi sosial yang merugikan masyarakat.
Pandangan ini ditepis oleh Slamet Efendy Yusuf. Menurutnya, justru liberalisasi agama dilakukan sebagai sarana untuk menunjang liberalisasi politik dan ekonomi. “Ini harus dipahami, jangan sampai kita terkecoh dengan permainan orang lain,” katanya kepada NU Online di Jakarta, Jum’at (20/11).<>
Kelompok politikus liberal dan ekonom liberal melihat agama yang dipeluk secara ketat akan menghambat proses liberalisasi politik dan ekonmi, karena itu agama harus diliberalisasi dulu agar tidak mengganggu perkembangan politik.
Langkah liberalisasi ini, kata mantan ketua umum GP Ansor ini, membahayakan NU sebagai pemegang ajaran ahlussunnah wal jamaah. Pendirian NU bukan sebagai kelompok fundamentalis, bukan juga liberal, tetapi berpandangan ahlussunnah wal jamaah yang memiliki sikap moderat pada batas-batas tertentu.
“Sebagai pendukung dan pembela ahlussunnah, kader NU tidak boleh meninggalkan prinsip ahlussunnah, kalau masih mau disebut warga NU. Karena ini merupakan ajaran dasar NU,” kata Slamet yang digadang sebagai calon ketua umum PBNU. (mdz)
Banyak kalangan menganggap liberalisasi politik dan ekonomi sebagai sesuatu yang membahayakan dan harus dijauhi. Sementara liberalisasi agama sekadar masalah pengembangan pemikiran dan tidak membawa pada implikasi sosial yang merugikan masyarakat.
Pandangan ini ditepis oleh Slamet Efendy Yusuf. Menurutnya, justru liberalisasi agama dilakukan sebagai sarana untuk menunjang liberalisasi politik dan ekonomi. “Ini harus dipahami, jangan sampai kita terkecoh dengan permainan orang lain,” katanya kepada NU Online di Jakarta, Jum’at (20/11).<>
Kelompok politikus liberal dan ekonom liberal melihat agama yang dipeluk secara ketat akan menghambat proses liberalisasi politik dan ekonmi, karena itu agama harus diliberalisasi dulu agar tidak mengganggu perkembangan politik.
Langkah liberalisasi ini, kata mantan ketua umum GP Ansor ini, membahayakan NU sebagai pemegang ajaran ahlussunnah wal jamaah. Pendirian NU bukan sebagai kelompok fundamentalis, bukan juga liberal, tetapi berpandangan ahlussunnah wal jamaah yang memiliki sikap moderat pada batas-batas tertentu.
“Sebagai pendukung dan pembela ahlussunnah, kader NU tidak boleh meninggalkan prinsip ahlussunnah, kalau masih mau disebut warga NU. Karena ini merupakan ajaran dasar NU,” kata Slamet yang digadang sebagai calon ketua umum PBNU. (mdz)
