Semarang, NU Online
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ryamizard Riyacudu menilai, politik luar negeri yang dipraktikkan pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono saat ini belum menerapkan prinsip bebas dan aktif di hadapan negara-negara lain.

"Dalam politik luar negeri, Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bebas dan aktifnya Indonesia bisa dilihat dari adanya utang yang diambil Indonesia dari negara-negara lain, terutama negara barat. Karena itu kita tidak berani menolaknya," katanya di Semarang, Selasa (19/9).

<>Akibatnya, Indonesia menjadi tertinggal dan terpuruk. Hal itu dikarenakan, implikasi era globalisasi saat ini adalah persaingan ketat antarnegara.

"Bangsa yang kuat akan menjajah bangsa yang lemah. Antarnegara saling menekan dan mengungguli," ujarnya seperti dikutip kantor berita nasional Antara.

Menurut dia, kondisi itulah yang menimbulkan peperangan, baik fisik maupun psikis antarnegara. Oleh karena itu, dalam konsep unilateralisme, bangsa Indonesia harus memiliki "bargaining power".

"Mereka yang kuat dan yang bisa memenangkan persaingan, yang akan memperoleh pengakuan," katanya.

Lemahnya ekonomi bangsa Indonesia, karena hanya menjadi bangsa konsumtif dan bangsa importir, sehingga mengakibatkan jati diri bangsa semakin tidak jelas.

"Upaya yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan wawasan dan nasionalisme, agar persatuan dan kesatuan bangsa menjadi kuat, sehingga kita memiliki daya tawar di hadapan bangsa-bangsa lain. Daya tawar itu untuk menghadapi dan memanfaatkan globalisasi," kata Ryamizard. (dar)