Jakarta, NU Online
Kondisi terhadap penanganan masalah KKN saat ini menunjukkan bahwa masih lemahnya sistem dan kontrol DPR terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan, tidak adanya UU/Peraturan/Perda yang mengatur tentang pemberantasan KKN, LSM/Ormas sebagai kontrol kebijakan masih lemah karena sistem tidak mendukung dan sistem yang ada membuka lebar peluang terjadinya KKN.

Untuk itu NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki perhatian besar terhadap masalah bangsa ini melakukan workshop untuk mengatasi masalah korupsi yang telah dilakukan pada tanggal 5-7 Agustus di Graha PBNU.

Workshop ini menghasilkan temuan bahwa factor-faktor yang menjadi penyebab tumbuh suburnya KKN adalah sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya; UU/Peraturan yang membuka peluang KKN; SDM pengusaha dan pejabat yang cenderung menyimpang; dan lemahnya pengawasan.

Solusi yang dapat diambil adalah perbaikan sistem agar bisa dijalankan sebagaimana mestinya; perbaikan UU/Peraturan yang membuka ruang bebas publik untuk bisa mengontrol; peningkatan SDM agar lebih konsisten dan profesional; peningkatan bentu dan sistem pengawasan.

Untuk itu NU merekomendasikan kepada warganya secara internal agar lebih memahami sistem, UU/Peraturan yang ada, harus mengenali dan memahami bentuk-bentuk korupsi, praktek kolusi dan model-model penyelewengan yang terjadi antara pengusaha dan pejabat; menciptakan keteladanan yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan organisasinya.

Secara eksternal NU menyarankan agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan dan kebijakan pemerintah/daerah, meningkatkan kesadaeran dan partisipasi masyarakat melalui ormas?LSM, menuntut kebijakan yang dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif yang berpijak pada kepentingan masyarakat banyak.(mkf)