Jakarta, NU Online
Jika PWNU Jawa Timur sudah menetapkan rekomendasi kepada seluruh cabang di Jawa Timur tentang pedoman pelaksanaan Pilkada, PWNU Jawa Tengah baru akan merumuskan hal tersebut pada tanggal 19 Februari atau 5 Maret mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua PWNU Jawa Tengah M. Adnan Kepada NU Online (15/02).

Namun demikian, sudah terdapat beberapa pemikiran diantara pengurus wilayah NU Jateng. Adnan mengungkapkan bahwa institusi NU memang tidak mungkin terlibat secara langsung, akan tetapi kalau tidak ada kader atau warga NU yang memiliki potensi, maka dia tidak bisa dibiarkan atau tidak dihargai haknya untuk maju.

“Kalau harus membantu, secara individu, karena untuk bisa menciptakan masyarakat yang baik, harus dengan peraturan yang baik, dan ini muncul dari orang yang memiliki kemampuan membuat aturan yang baik. Artinya dengan kepemimpinan yang baik secara moral politik, kita berharap dapat memunculkan kebijakan yang baik sehingga dapat mendorong tatanan masyarakat yang baik,” tandasnya.

Yang menjadi pokok persoalan memang warga NU yang menjadi pengurus harian aktif dan strategis utamanya rais syuriyah dan ketua tanfidziyah dan untuk mantan mengurus atau warga nahdliyyin biaya, mungkin tidak ada masalah. Adnan mengajukan syarat jika ada warga NU yang mau mencalonkan diri, bukan sekedar warga NU, tetapi warga NU yang memiliki kualitas baik dan didukung masyarakat yang baik.

“Saya kira jauh lebih penting dan lebih maslahat, daripada sekedar mengatasnamakan NU, nanti belum tentu ingat NU-nya. Kalau kita memiliki kader NU yang berkualitas, masyarakat pasti akan mendukung, tidak usah ditonjolkan ke NU-annya pun, akan mendapat dukungan yang luas, tidak hanya lingkungan warga NU. Dan warga NU otomotis akan mendukung karena ada sentimen,” tandasnya.

Tentu saja orang NU yang mencalonkan diri harus memiliki moral agama dan moral politik yang baik yang diharapkan dapat membuat kebijakan yang baik, kalau hanya sekedar NU, padahal tidak memiliki kapasitas, malah merugikan NU secara keseluruhan, kita tidak boleh menutup mata terhadap kelemahan yang ada di NU. “Kalau potongannya sudah tidak meyakinkan ya jangan memaksakan diri. Kalau tidak malah jadi bumerang,” tambahnya.

Dosen IAIN Walisongo tersebut yakin jika kader NU yang memiliki moralitas agama dan politik yang baik yang akan maju, tentu saja tetap akan menjaga komitmennya terhadap NU ketika terpilih. “Kalau dia memiliki moralitas politik dan agama yang baik itu pasti akan memiliki komitmen, kalau tidak memiliki komitmen, kemasyarakat saja tidak, bagaimana ke NU,” tandasnya.

Tentang potensi konflik, mantan ketua panitia lokal muktamar NU ke 31 di Solo tersebut juga mengakuinya. “Kalau di satu daerah muncul 2 calon. Yang satu muncul dari NU dan lainnya dari PKB mungkin juga muncul masalah, paling tidak kebingungan dari warga, tapi saya beharap ini tidak terjadi, paling tidak dua figur yang saling maju tidak mengompori para pemilihnya. Dalam batas tertentu mungkin memang figur kyai yang bisa mendamaikan,” imbuhnya.(mkf)