Jakarta, NU.Online
Untuk mengatasi dampak bencana kekeringan pemerintah telah mengambil beberapa langkah, seperti pendistribusian air bersih, pembagian beras gratis dan pengadaan proyek padat karya bagi petani yang tidak bekerja akibat kekeringan.

Menko Kesra Yusuf Kalla, seusai rapat Koordinasi Bidang Kesra, (19/08/2003) yang dihadiri Mensos Bachtiar Chamsyah, Menkes Ahmad Sujudi serta para gubernur se-Jawa  menyampaikan, pemerintah tengah merancang strategi untuk mengatasi kekeringan yang melanda sekitar 450 ribu hektar lahan di Jawa serta sebagian lahan di NTT. Kekeringan ini diyakini akan berdampak pada sekitar 250 ribu kepala keluarga yang akan kehilangan pekerjaan karena lahan pertanian yang mereka garap tidak memberikan hasil.

Langkah utama yang diambil pemerintah adalah segera mendistribusikan 20 ribu ton beras secara gratis senilai 66 milyar. Serta merancang sebuah proyek padat karya seperti pembenahan saluran irigasi, perbaikan bendungan serta perbaikan jalan desa yang akan melibatkan warga yang kehilangan pekerjaan karena kekeringan, dengan upah 15 ribu rupiah per hari yang diperkirakan akan menelan biaya 75 milyar rupiah.

Selain itu, pemerintah juga akan memperbanyak distribusi air bersih ke daerah yang mengalami kekeringan. Penyebab kekeringan ini, menurut Kalla bukan karena cuaca yang demikian buruk, tetapi lebih pada tingginya tingkat pengrusakan lingkungan di Jawa. Karena itulah, reboisasi harus segera kembali digalakan.

Tiga kabupaten di Jawa Barat yaitu Indramayu, Cirebon dan Ciamis adalah daerah yang terparah mengalami kekeringan. Di Indramayu, 57 ribu hektar lahan mengalami kekeringan, Cirebon 30 hektar dan Ciamis antara 25 hingga 28 hektar. Karena itulah, Pemda Jawa Barat berharap agar pembangunan waduk Jatigede segera dapat direalisasikan untuk mengatasi kekeringan diwilayah tersebut.(cih)