Jakarta, NU.Online
Pengamat masalah pertanian, Dr. HS Dillon mengatakan, Bantuan pemerintah lewat program padat karya kepada para petani janganlah dijadikan sebagai komoditas politik.
Akibat musim kering yang berkepanjangan ini diperkirakan sekitar 250.000 keluarga mengalami rawan pangan dan kehilangan pekerjaan. Kehidupan mereka kini semakin menderita bahkan sampai menjual barang-barang modal untuk dapat bertahan hidup sehari-hari.
<>Menurut Dilon, penderitaan petani yang menjual ternaknya untuk membeli air menunjukkan bagaimana sebenarnya mereka tidak disentuh pemerintah. Dalam kondisi seperti saat ini, kebijakan pemerintah dengan mengedrop beras ke daerah-daerah dan membagi-bagi uang dengan program padat karya seperti yang dikemukakan Menko Kesra Jusuf Kalla, menurut Dillon, hanya untuk menunjukkan kepedulian pemerintah sesaat. "Ini menjelang pemilu. Sebaiknya para pejabat jangan menggunakan kesempatan seperti ini untuk menarik simpati rakyat. Memang rakyat butuh makan tetapi jangan memanfaatkan mereka," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudhohusodo mengatakan, para petani yang mengalami puso akibat musim kemarau perlu diberi modal memasuki musim tanam (MT) I bulan Oktober mendatang. Pemerintah perlu segera melakukan rehabilitasi lahan kritis dan daerah aliran sungai (DAS) untuk menjaga ketersediaan air.
Dikatakan, sekalipun luas kekeringan baru mencapai sekitar 350.000 hektare (ha) tetapi sangat memberatkan petani yang memiliki lahan di bawah 0,3-0,4 ha. Hal itu menyebabkan gagal panen semakin besar, sedangkan biaya produksi terus meningkat. Saat ini untuk biaya pengolahan tanah saja naik dari Rp 250.000 menjadi Rp 400.000 per ha.
"Pada musim tanam awal tahun 2003, harga bahan bakar minyak (BBM), pupuk dan upah tenaga kerja naik. Jika panen kali ini gagal maka petani sudah kehabisan modal kerja. Untuk itu perlu dibantu menjelang musim tanam yang dimulai Oktober nanti," katanya.
Selain upaya jangka pendek dalam membantu petani, pemerintah juga diharapkan melakukan pembenahan irigasi, rehabilitasi lahan kritis terutama di sekitar DAS. Dengan demikian ketersediaan air juga tetap ada sekalipun musim kemarau tiba dalam beberapa tahun mendatang.
Secara terpisah Wakil Ketua Komisi III DPR Imam Churmen juga menilai pembenahan sistem pengairan belum dilakukan secara mendasar dan efisien. Baik Imam maupun Siswono mengharapkan diadakannya proyek padat karya dalam pembenahan irigasi untuk membantu kehidupan petani yang menderita akibat kekeringan.
Sementara itu berdasarkan laporan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) pada musim kemarau tahun ini sebenarnya tidak menampakkan suatu gejala yang ekstrim.
Secara rata-rata BMG memperkirakan pada musim kemarau ini hanya sedikit di atas kondisi normal. Namun karena kerusakan lingkungan sudah parah, begitu tidak ada hujan dalam kurun waktu dua bulan saja semua persediaan air di waduk atau pun bendung akan menyusut drastis.
Selain itu, telah terjadi percepatan tanam oleh petani di beberapa daerah pada bulan Mei lalu. Di Jawa Timur misalnya, ketersediaan air yang seharusnya hanya mampu mengairi sawah seluas 50.000 hektare dipaksakan untuk mengairi sawah seluas 10.000 hektare.
Jusuf Kalla kembali menegaskan, berbagai upaya penyelamatan seperti membantu petani sifatnya hanya penanganan krisis jangka pendek. Sedangkan, langkah dalam jangka panjang yang akan ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah kekeringan adalah perbaikan lingkungan melalui program rehabilitasi lahan yang akan segera dimulai bulan ini.
Ditambahkan, untuk mengatasi dampak kekeringan tahun ini, terutama di sejumlah kabupaten yang mulai rawan pangan, pemerintah akan memberikan bantuan 20.000 ton beras senilai Rp 66 miliar. Selain itu, bagi penduduk di daerah yang mengalami puso sehingga kehilangan pekerjaan, selama empat bulan ini akan diadakan program padat karya. Tahap awal, dana yang akan dikeluarkan Rp 75 miliar untuk 50.000 penduduk dan akan dimulai minggu depan. (Cih)
