Jepara, NU Online
Pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kabupaten Jepara meminta Bupati Jepara menguji kelayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011 secara bersama-sama dengan DPRD.
Artinya dengan melibatkan seluruh perwakilan eleman masyarakat secara luas. Demikian dilontarkan Abdul Khalik, ketua PC PMII saat ditemui NU Online di sekretariat PMII, Jalan KM Sukri No.139 Potroyudan, Jum’at (22/4).<<>;br />
Menurutnya, selain dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat juga perlu disosialisasikan hasil uji kelayakan melalui media baik cetak maupun elektronik sehingga tidak hanya sebatas dialog formalitas belaka.
Selain tuntutan tersebut, pihaknya juga meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 2010 merupakan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat bukan hanya sekadar konsumsi tahunan bagi DPRD Jepara.
“Maka dari itu kami mendesak untuk dilaksanakannya evaluasi LKPJ 2010 antara Bupati, DPRD dan elemen masyarakat serta mensosialisasikan secara terbuka dan transparan sehingga dinilai oleh masyarakat secara langsung,” ungkapnya.
Kedepan lanjutnya terkait LKPJ Bupati Jepara harus melaporkan secara rinci dan keterpihakannya terhadap rakyat sebagai wujud dari pertanggung jawaban konkret Bupati.
“Kami menilai selama kepemimpinan Bupati Jepara, Hendro Matojo dua periode harus mampu mengukur kinerja selama menjabat dengan merepresentasikan APBD mulai dari awal kepemimpinan sampai akhir jabatan sekaligus hasil kinerjanya. Apakah searah dengan visi-misi pada saat kampanye yang termaktub dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP),” tambahnya.
Khalik menambahkan, selain itu DPRD harus mampu mengontrol dan mengawal secara jeli dan teliti terkait dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Jepara serta mampu mewujudkan program pembangunan yang mensejahterakan masyarakat seutuhnya bukan malah bersekongkol dengan pemerintah daerah untuk menyengsarakan rakyat. (qim)
Pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kabupaten Jepara meminta Bupati Jepara menguji kelayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011 secara bersama-sama dengan DPRD.
Artinya dengan melibatkan seluruh perwakilan eleman masyarakat secara luas. Demikian dilontarkan Abdul Khalik, ketua PC PMII saat ditemui NU Online di sekretariat PMII, Jalan KM Sukri No.139 Potroyudan, Jum’at (22/4).<<>;br />
Menurutnya, selain dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat juga perlu disosialisasikan hasil uji kelayakan melalui media baik cetak maupun elektronik sehingga tidak hanya sebatas dialog formalitas belaka.
Selain tuntutan tersebut, pihaknya juga meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 2010 merupakan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat bukan hanya sekadar konsumsi tahunan bagi DPRD Jepara.
“Maka dari itu kami mendesak untuk dilaksanakannya evaluasi LKPJ 2010 antara Bupati, DPRD dan elemen masyarakat serta mensosialisasikan secara terbuka dan transparan sehingga dinilai oleh masyarakat secara langsung,” ungkapnya.
Kedepan lanjutnya terkait LKPJ Bupati Jepara harus melaporkan secara rinci dan keterpihakannya terhadap rakyat sebagai wujud dari pertanggung jawaban konkret Bupati.
“Kami menilai selama kepemimpinan Bupati Jepara, Hendro Matojo dua periode harus mampu mengukur kinerja selama menjabat dengan merepresentasikan APBD mulai dari awal kepemimpinan sampai akhir jabatan sekaligus hasil kinerjanya. Apakah searah dengan visi-misi pada saat kampanye yang termaktub dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP),” tambahnya.
Khalik menambahkan, selain itu DPRD harus mampu mengontrol dan mengawal secara jeli dan teliti terkait dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Jepara serta mampu mewujudkan program pembangunan yang mensejahterakan masyarakat seutuhnya bukan malah bersekongkol dengan pemerintah daerah untuk menyengsarakan rakyat. (qim)
