Jakarta, NU Online
Ideologi Negara Islam Indonesia (NII) telah menyelusup ke kampus-kampus dan mengintai para korbannya, yang sampai saat ini terus berjatuhan. Untuk menangkal ini PMII akan membentuk "crisis center" di sejumlah perguruan tinggi untuk menangkal masuknya ideologi NII ke dalam kampus.
"Termasuk menangani mereka-mereka yang terlanjur menjadi korban kelompok NII," kata Ketua Umum PB PMII Addin Jauharuddin disela-sela acara pelantikan yang berlangsung Kamis malam di Jakarta.r />
Untuk tahap awal PMII akan mendirikan "crisis center" di 50 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, keterlibatan PMII dalam menangani persoalan NII, khususnya untuk melawan ideologi mereka, berangkat dari kesadaran bahwa persoalan itu membutuhkan kepedulian bersama.
"Kami ingin meneguhkan ajaran Islam moderat sebagai `counter` dari ideologi NII dan ideologi radikal lainnya," katanya.
Ia mendesak agar pemerintah tidak lepas tangan terhadap persoalan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
"Pemerintah jangan lepas tangan. Kalau lepas tangan, itu sama dengan merestui gerakan NII ini," katanya.
Kesan pemerintah lepas tangan terhadap persoalan NII terlihat dari kurang seriusnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kementerian Agama merespons persoalan tersebut.
Pada kesempatan itu, Addin juga mendesak pemerintah untuk serius menangani tiga problem krusial bangsa dewasa ini yakni kedaulatan, kebhinnekaan, dan keadilan. (ant/mad)
Ideologi Negara Islam Indonesia (NII) telah menyelusup ke kampus-kampus dan mengintai para korbannya, yang sampai saat ini terus berjatuhan. Untuk menangkal ini PMII akan membentuk "crisis center" di sejumlah perguruan tinggi untuk menangkal masuknya ideologi NII ke dalam kampus.
"Termasuk menangani mereka-mereka yang terlanjur menjadi korban kelompok NII," kata Ketua Umum PB PMII Addin Jauharuddin disela-sela acara pelantikan yang berlangsung Kamis malam di Jakarta.
Untuk tahap awal PMII akan mendirikan "crisis center" di 50 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, keterlibatan PMII dalam menangani persoalan NII, khususnya untuk melawan ideologi mereka, berangkat dari kesadaran bahwa persoalan itu membutuhkan kepedulian bersama.
"Kami ingin meneguhkan ajaran Islam moderat sebagai `counter` dari ideologi NII dan ideologi radikal lainnya," katanya.
Ia mendesak agar pemerintah tidak lepas tangan terhadap persoalan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
"Pemerintah jangan lepas tangan. Kalau lepas tangan, itu sama dengan merestui gerakan NII ini," katanya.
Kesan pemerintah lepas tangan terhadap persoalan NII terlihat dari kurang seriusnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kementerian Agama merespons persoalan tersebut.
Pada kesempatan itu, Addin juga mendesak pemerintah untuk serius menangani tiga problem krusial bangsa dewasa ini yakni kedaulatan, kebhinnekaan, dan keadilan. (ant/mad)
