Jakarta, NU Online
Ketua umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar menyatakan menolak perang dengan Malaysia, karena perang itu dianggap tidak ada gunanya. Pihaknya lebih menitikberatkan kepada diplomasi yang akan dilakukan pemerintah.
"Ini hanya masalah perbatasan. Sehingga tidak perlu satu kasus digeneralisir dengan seluruh kasus, yang mengharuskan Indonesia harus berperang dengan Malaysia. Bahwa mereka yang mendorong perang itu tidak bertanggung jawab," katanya di Jakarta, Rabu (1/9).<>
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu yakin pemerintah Malaysia kooperatif dengan Indonesia.
"Karena itu tidak ada gunanya perang. Yang menyerukan paling kalau diajak perang beneran juga takut," tandas Muhaimin seusai peluncuran buku “41 Warisan Kebesaran Gus Dur” bersama pengamat politik Unair Kacung Marijan dan Hanif Dakhiri di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (1/9).
Selain itu lanjut Muhaimin, tidak ada yang namanya kekerasan terhadap TKI oleh Pemerintah Malaysia. Bahwa pemerintah Malaysia sangat menghargai Indonesia. "Jadi, kalau ada kekerasan itu hanya ulah oknum tidak bertanggungjawab dan Pemerintah Malaysia sangat proaktif,"katanya beralasan. Muhaimin.
Pelajar Indonesia di Malaysia juga tidak terpengaruh oleh situasi politik Indonesia-Malaysia. Hanya wartawan yang membesar-besarkan konflik Indonesia-Malaysia. Oleh sebab itu dia berharap semua pihak menunggu diplomasi pemerintah terhadap Malaysia. Jalan damai menjadi solusi terbaik hubungan kedua negara. "Kita jangan terjebak generalisasi. Ini hanya masalah perbatasan," tutur Muhaimin.
Jika bertolak dari inspirasi, teladan dan pemikiran Gus Dur, menurut sekretaris FPKB DPR M. Hanif Dakhiri perintah dan bangsa Indonesia memang harus lebih tegas terhadap Malaysia, tapi dengan menggunakan jalan diplomasi bukan dengan kekerasan. “Pendekatan ini sama sekali tidak mengurangi sikap tegas kita dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara,” tutur Hanif.
Yang penting lanjut Hanif, pemerintah harus membuka kondisi-kondisi kemungkinan untuk memperkuat posisi tawarnya terhadap Malaysia dengan memperbaiki pengelolaan isu-isu yang rawan konflik seperti masalah perbatasan, pelajar dan TKI yang bekerja di Malaysia. (nif)
Ketua umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar menyatakan menolak perang dengan Malaysia, karena perang itu dianggap tidak ada gunanya. Pihaknya lebih menitikberatkan kepada diplomasi yang akan dilakukan pemerintah.
"Ini hanya masalah perbatasan. Sehingga tidak perlu satu kasus digeneralisir dengan seluruh kasus, yang mengharuskan Indonesia harus berperang dengan Malaysia. Bahwa mereka yang mendorong perang itu tidak bertanggung jawab," katanya di Jakarta, Rabu (1/9).<>
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu yakin pemerintah Malaysia kooperatif dengan Indonesia.
"Karena itu tidak ada gunanya perang. Yang menyerukan paling kalau diajak perang beneran juga takut," tandas Muhaimin seusai peluncuran buku “41 Warisan Kebesaran Gus Dur” bersama pengamat politik Unair Kacung Marijan dan Hanif Dakhiri di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (1/9).
Selain itu lanjut Muhaimin, tidak ada yang namanya kekerasan terhadap TKI oleh Pemerintah Malaysia. Bahwa pemerintah Malaysia sangat menghargai Indonesia. "Jadi, kalau ada kekerasan itu hanya ulah oknum tidak bertanggungjawab dan Pemerintah Malaysia sangat proaktif,"katanya beralasan. Muhaimin.
Pelajar Indonesia di Malaysia juga tidak terpengaruh oleh situasi politik Indonesia-Malaysia. Hanya wartawan yang membesar-besarkan konflik Indonesia-Malaysia. Oleh sebab itu dia berharap semua pihak menunggu diplomasi pemerintah terhadap Malaysia. Jalan damai menjadi solusi terbaik hubungan kedua negara. "Kita jangan terjebak generalisasi. Ini hanya masalah perbatasan," tutur Muhaimin.
Jika bertolak dari inspirasi, teladan dan pemikiran Gus Dur, menurut sekretaris FPKB DPR M. Hanif Dakhiri perintah dan bangsa Indonesia memang harus lebih tegas terhadap Malaysia, tapi dengan menggunakan jalan diplomasi bukan dengan kekerasan. “Pendekatan ini sama sekali tidak mengurangi sikap tegas kita dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara,” tutur Hanif.
Yang penting lanjut Hanif, pemerintah harus membuka kondisi-kondisi kemungkinan untuk memperkuat posisi tawarnya terhadap Malaysia dengan memperbaiki pengelolaan isu-isu yang rawan konflik seperti masalah perbatasan, pelajar dan TKI yang bekerja di Malaysia. (nif)
