Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa kali ini menorehkan prestasi cukup baik sebagai salah satu dari tiga partai yang bersih dari pelanggaran dana kampanya bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Partai Gerindra.
Ini merupakan hasil audit dana kampanye parpol Indonesia Corruption Watch yang disampaikan kepada Komisioner Pemilihan Umum, Kamis (2/7).<>
"Ada tiga parpol yang tidak ada temuan pelanggaran dalam hasil audit dana kampanye kami," kata Adnan Topan Husodo, wakil Koordinator ICW di Media Center KPU, Jakarta, Kamis (2/7).
Meskipun demikian, potensi pelanggaran ini tetap ada mengingat audit tersebut masih memiliki beberapa sisi kelemahan yang memungkinkan terjadinya sejumlah potensi kesalahan..
Audit ini dilakukan pada 9 partai politik yang memenuhi syarat parliamentary threshold. Partai Demokrat yang merupakan partai pemenang pemilu terbukti melakukan pelanggaran dana kampanye terbesar karena terdapat ketidaksesuaian sumber dan identitas dalam sumbangan partai.
Jumlah total penyumbang Partai Demokrat sebanyak 150 orang atau partai atau badan senilai Rp 234.734.504.312. "Setelah dikonfirmasi terhadap 68 penyumbang dengan nilai konfirmasi sebesar Rp 113.980.202.461, hanya diterima jawaban konfirmasi sebanyak 2 penyumbang," jelasnya.
Terdapat pula identitas penyumbang yang tidak jelas karena tidak menyertakan nama, alamat, serta kartu tanda penduduk (KTP) yang jumlahnya sekitar 42 orang dan 42 badan.
Dana kampanye di Partai Golkar juga bermasalah karena terdapat selisih sebesar Rp 1 miliar antara laporan dan rekening dana kampanye, yaitu untuk sumber dari partai politik. Sementara itu PKS yang mengklaim sebagai partai bersih ternyata juga ketidaksesuaian identitas sebanyak 31 penyumbang, serta terdapat selisih antara rekening dan laporan sebesar Rp 32,9 miliar.
"PAN, hanya 8 penyumbang dari 30 penyumbang yang memberikan konfirmasi," tuturnya. Sementara PPP, ditemukan 22 penyumbang yang tidak jelas identitasnya atas nama caleg DPP, bakal caleg, dan caleg.
Serta Partai Hanura, hanya sebanyak 28 penyumbang dari 30 penyumbang yang memberikan konfirmasi. "Ada 2 penyumbang tidak terkonfirmasi atau fiktif," ujarnya. (mad)
Partai Kebangkitan Bangsa kali ini menorehkan prestasi cukup baik sebagai salah satu dari tiga partai yang bersih dari pelanggaran dana kampanya bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Partai Gerindra.
Ini merupakan hasil audit dana kampanye parpol Indonesia Corruption Watch yang disampaikan kepada Komisioner Pemilihan Umum, Kamis (2/7).<>
"Ada tiga parpol yang tidak ada temuan pelanggaran dalam hasil audit dana kampanye kami," kata Adnan Topan Husodo, wakil Koordinator ICW di Media Center KPU, Jakarta, Kamis (2/7).
Meskipun demikian, potensi pelanggaran ini tetap ada mengingat audit tersebut masih memiliki beberapa sisi kelemahan yang memungkinkan terjadinya sejumlah potensi kesalahan..
Audit ini dilakukan pada 9 partai politik yang memenuhi syarat parliamentary threshold. Partai Demokrat yang merupakan partai pemenang pemilu terbukti melakukan pelanggaran dana kampanye terbesar karena terdapat ketidaksesuaian sumber dan identitas dalam sumbangan partai.
Jumlah total penyumbang Partai Demokrat sebanyak 150 orang atau partai atau badan senilai Rp 234.734.504.312. "Setelah dikonfirmasi terhadap 68 penyumbang dengan nilai konfirmasi sebesar Rp 113.980.202.461, hanya diterima jawaban konfirmasi sebanyak 2 penyumbang," jelasnya.
Terdapat pula identitas penyumbang yang tidak jelas karena tidak menyertakan nama, alamat, serta kartu tanda penduduk (KTP) yang jumlahnya sekitar 42 orang dan 42 badan.
Dana kampanye di Partai Golkar juga bermasalah karena terdapat selisih sebesar Rp 1 miliar antara laporan dan rekening dana kampanye, yaitu untuk sumber dari partai politik. Sementara itu PKS yang mengklaim sebagai partai bersih ternyata juga ketidaksesuaian identitas sebanyak 31 penyumbang, serta terdapat selisih antara rekening dan laporan sebesar Rp 32,9 miliar.
"PAN, hanya 8 penyumbang dari 30 penyumbang yang memberikan konfirmasi," tuturnya. Sementara PPP, ditemukan 22 penyumbang yang tidak jelas identitasnya atas nama caleg DPP, bakal caleg, dan caleg.
Serta Partai Hanura, hanya sebanyak 28 penyumbang dari 30 penyumbang yang memberikan konfirmasi. "Ada 2 penyumbang tidak terkonfirmasi atau fiktif," ujarnya. (mad)
