Jakarta, NU Online
Menanggapi memanasnya hubungan Indonesia dan Malaysia belakangan ini, Sekretaris FPKB DPR RI M Hanif Dhakiri menegaskan bahwa partainya tidak menghendaki penyelesaian secara emosional.
Menurutnya, keputusan politik yang diambil secara emosional, seperti penarikan seluruh TKI di Malaysia atau pernyataan perang, justru bisa menjadi bumerang bagi Indonesia. "Kalau TKI dipulangkan semua, memangnya mudah mengurus pekerjaan lebih dari dua juta orang itu? Apalagi menyatakan perang yang kita tahu tak pernah ada untungnya buat negara dan rakyat. Kita harus benar-benar jernih dalam hal ini,” ujarnya di Jakarta, Jum'at (3/9).<>
Hanif dengan tegas mendukung kebijakan pemerintah SBY untuk menyelesaikan masalah ini melalui diplomasi politik yang lebih efektif. "Kita ini bangsa yang dewasa. Rasanya tak perlu lagi gagah-gagahan. Yang penting mari dukung pemerintah agar tetap tegas dan efektif menjalankan politik diplomasi dengan Malaysia,” imbuh politisi muda yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB ini.
Hanif memandang perlunya melokalisir masalah yang ada agar tidak melebar kemana-mana yang dikhawatirkan bisa meluaskan sentimen anti terhadap masing-masing negara. Upaya pemerintah untuk melokalisir masalah ini dengan mempercepat penyelesaian masalah perbatasan dan TKI sudah tepat.
“Tinggal kita dorong saja agar pemerintah bisa mengkapitalisasi kekuatan kita sebagai bangsa untuk mengefektifkan diplomasinya,” lanjut Hanif.
Oleh karena itulah FPKB tidak setuju penggunaan hak interpelasi yang diwacanakan sejumlah politisi. "Kami tegas menolak interpelasi dpr. Itu buang-buang energi saja dan nggak menyelesaikan masalah. Mendingan dorong pemerintah agar makin kuat dan efektif diplomasinya,” katanya menutup percakapan. (ful)
Menanggapi memanasnya hubungan Indonesia dan Malaysia belakangan ini, Sekretaris FPKB DPR RI M Hanif Dhakiri menegaskan bahwa partainya tidak menghendaki penyelesaian secara emosional.
Menurutnya, keputusan politik yang diambil secara emosional, seperti penarikan seluruh TKI di Malaysia atau pernyataan perang, justru bisa menjadi bumerang bagi Indonesia. "Kalau TKI dipulangkan semua, memangnya mudah mengurus pekerjaan lebih dari dua juta orang itu? Apalagi menyatakan perang yang kita tahu tak pernah ada untungnya buat negara dan rakyat. Kita harus benar-benar jernih dalam hal ini,” ujarnya di Jakarta, Jum'at (3/9).<>
Hanif dengan tegas mendukung kebijakan pemerintah SBY untuk menyelesaikan masalah ini melalui diplomasi politik yang lebih efektif. "Kita ini bangsa yang dewasa. Rasanya tak perlu lagi gagah-gagahan. Yang penting mari dukung pemerintah agar tetap tegas dan efektif menjalankan politik diplomasi dengan Malaysia,” imbuh politisi muda yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB ini.
Hanif memandang perlunya melokalisir masalah yang ada agar tidak melebar kemana-mana yang dikhawatirkan bisa meluaskan sentimen anti terhadap masing-masing negara. Upaya pemerintah untuk melokalisir masalah ini dengan mempercepat penyelesaian masalah perbatasan dan TKI sudah tepat.
“Tinggal kita dorong saja agar pemerintah bisa mengkapitalisasi kekuatan kita sebagai bangsa untuk mengefektifkan diplomasinya,” lanjut Hanif.
Oleh karena itulah FPKB tidak setuju penggunaan hak interpelasi yang diwacanakan sejumlah politisi. "Kami tegas menolak interpelasi dpr. Itu buang-buang energi saja dan nggak menyelesaikan masalah. Mendingan dorong pemerintah agar makin kuat dan efektif diplomasinya,” katanya menutup percakapan. (ful)
