Jakarta, NU Online
Secara umum, anggaran negera belum berhasil menjadi anggaran yang pro rakyat miskin sehingga peningkatannya yang terjadi setiap tahun tak memiliki efek yang cukup berarti bagi penurunan kemiskinan.
PBNU bersama dengan LSM Prakarsa berharap agar DPR bersungguh-sungguh mendorong terwujudnya APBN yang memihak rakyat miskin. Berdasarkan riset, konsultasi dengan tokoh dari panitia anggaran, komisi pemerintah, ormas agama dan masyarakat sipil, diperlukan beberapa upaya untuk menuju anggaran yang lebih memihak pada kaum miskin.<>
Abdul Waidl dari Prakarsa dalam seminar tentang APBN yang Pro Poor yang diselenggarakan di Jakarta, Senin, menjelaskan beberapa langkah yang diusulkan meliputi perbaikan pengelolaan keuangan negara.
“Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat agar kualitas dan pertumbuhan ekonomi lebih baik dan pro rakyat miskin. Defisit anggaran bukan sesuatu yang buruk jika dilakukan secara efektif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antara daerah-pusat,” katanya.
Usulan lain adalah perbaikan struktur pendapatan negara. Pendapatan pajak di Indonesia menduduki proporsi yang sangat rendah, menduduki peringkat ke 55 atau terendah dari negera yang disurvey. Pendapatan dari sektor ini baru 12.45 persen.
“Pemerintah saat ini lebih mengintensifkan instrument obligasi sebagai cara menutup defisit anggaran. Besarnya beban utang ini membuat “ruang gerak” belanja pemerintah terbatas karena penerimaan dari obligasi digunakan kembali membayar kewajiban utang,” tandasnya.
Usulan selanjutnya adalah alokasi dana pada sektor-sektor yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi maupun mata pencaharian kelompok miskin seperti pada sektor pendidikan dan kesehatan, dengan disertai efisiensi, perbaikan rencana alokasi dan akuntabilitas pelaksanaan.
“Pertumbuhan sektoral tampak didominasi sektor dengan penyerapan tenaga kerja rendah, seperti sektor telekomunikasi dan keungan. Sektor pertanian belum mendapat perhatian. Demikian pula, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi masih mendapat stimulus fiskal yang rendah,” terangnya.
Terakhir, DPR diharap lebih serius dalam peruses penyusunan APBN agar berfihak pada rakyat miskin. Dengan posisinya sebagai penentu diterima atau tidaknya APBN yang diajukan pemerintah, DPR harus memperbaiki tata tertib, penyediaan dana dan bekerjasama dengan masyarakat sipil untuk kepmbelaan kaum miskin. (mkf)
Secara umum, anggaran negera belum berhasil menjadi anggaran yang pro rakyat miskin sehingga peningkatannya yang terjadi setiap tahun tak memiliki efek yang cukup berarti bagi penurunan kemiskinan.
PBNU bersama dengan LSM Prakarsa berharap agar DPR bersungguh-sungguh mendorong terwujudnya APBN yang memihak rakyat miskin. Berdasarkan riset, konsultasi dengan tokoh dari panitia anggaran, komisi pemerintah, ormas agama dan masyarakat sipil, diperlukan beberapa upaya untuk menuju anggaran yang lebih memihak pada kaum miskin.<>
Abdul Waidl dari Prakarsa dalam seminar tentang APBN yang Pro Poor yang diselenggarakan di Jakarta, Senin, menjelaskan beberapa langkah yang diusulkan meliputi perbaikan pengelolaan keuangan negara.
“Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat agar kualitas dan pertumbuhan ekonomi lebih baik dan pro rakyat miskin. Defisit anggaran bukan sesuatu yang buruk jika dilakukan secara efektif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antara daerah-pusat,” katanya.
Usulan lain adalah perbaikan struktur pendapatan negara. Pendapatan pajak di Indonesia menduduki proporsi yang sangat rendah, menduduki peringkat ke 55 atau terendah dari negera yang disurvey. Pendapatan dari sektor ini baru 12.45 persen.
“Pemerintah saat ini lebih mengintensifkan instrument obligasi sebagai cara menutup defisit anggaran. Besarnya beban utang ini membuat “ruang gerak” belanja pemerintah terbatas karena penerimaan dari obligasi digunakan kembali membayar kewajiban utang,” tandasnya.
Usulan selanjutnya adalah alokasi dana pada sektor-sektor yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi maupun mata pencaharian kelompok miskin seperti pada sektor pendidikan dan kesehatan, dengan disertai efisiensi, perbaikan rencana alokasi dan akuntabilitas pelaksanaan.
“Pertumbuhan sektoral tampak didominasi sektor dengan penyerapan tenaga kerja rendah, seperti sektor telekomunikasi dan keungan. Sektor pertanian belum mendapat perhatian. Demikian pula, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi masih mendapat stimulus fiskal yang rendah,” terangnya.
Terakhir, DPR diharap lebih serius dalam peruses penyusunan APBN agar berfihak pada rakyat miskin. Dengan posisinya sebagai penentu diterima atau tidaknya APBN yang diajukan pemerintah, DPR harus memperbaiki tata tertib, penyediaan dana dan bekerjasama dengan masyarakat sipil untuk kepmbelaan kaum miskin. (mkf)
