Jakarta, NU Online
Keluhan terhadap mahalnya pendidikan yang memberatkan rakyat terus bergulir. Banyak anak-anak yang memiliki potensi untuk berkembang tidak bisa meneruskan pendidikannya karena tidak memiliki biaya.
Sampai saat ini pemerintah tampaknya kurang mendengar jeritan rakyat jelata, walaupun berbagai keluhan dalam berbagai bentuk, termasuk demo di berbagai daerah untuk menuntut adanya pendidikan murah marak dilakukan.
<>Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU Mujtahidurrodho mengatakan bahwa pendidikan seharusnya memihak kepada rakyat dan dalam hal ini pemerintah harus menjadikannya sebagai prioritas utama karena sangat penting bagi masa depan bangsa
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dan pemerintah harus berani melakukannya untuk kepentingan bangsa di masa depan, walaupun ini memberatkannya dari sisi keuangan” jelasnya.
Namun demikian, sampai saat ini tampaknya pemerintah belum terketuk hatinya untuk menyelesaikan masalah ini. “Rekonstruksi ulang biaya pendidikan dan ketiadaan dana selalu menjadi alasan klasik bagi mereka, padahal banyak sector yang tidak terlalu penting malah memperoleh prioritas” ungkapnya.
Otonomi daerah tampaknya juga belum memiliki pengaruh besar terhadap perbaikan dunia pendidikan, meskipun pemerintah daerah saat ini telah memiliki kebijakan dalam penentuan kebijakan pendidikan. “Tampaknya kebijakan pemerintah pusat masih memiliki pengaruh yang besar sehingga apabila kebijakan pusat sangat mengarah pada pembiayaan pendidikan, maka daerah pun akan mengikutinya,”
Berkaitan dengan disahkannya UU Sisdiknas yang sempat menimbulkan banyak kontraversi, Edo berpendapat bahwa hal ini masih perlu pembuktian dalam masyarakat, apakah UU tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan, atau bahkan malah memperburuknya.
Sementara itu Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama IPPNU Siti Soraya Devi menyatakan alokasi subsidi BBM yang diberikan pada sektor pendidikan. “Mengapa saat ini dana alokasi pendidikan dari subsidi BBM tidak begitu jelas, padahal jumlahnya demikian banyak,”
Hal lain yang dipertanyakan Devi adalah janji dari partai politik untuk memperbaiki dunia pendidikan. “Masyarakat bisa menuntut mereka atas janji-janji yang mereka berikan,” tambahnya.(mkf)
