Jombang, NU Online
Musyawarah Kerja Cabang Nahdlatul Ulama (Musykercab NU) Kabupaten Jombang, merekomendasikan NU Jombang agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Selain itu, sebagai Ormas keagamaan dan kemasyarakatan, NU diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang berbasis peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak masyarakat.<>
Juru bicara komisi tausiyah Nur Hamid Saidi kepada Kontributor NU Online A.Wahhib Pamungkas, Kamis (22/10) di Jombang mengatakan, kontrol NU terhadap kebijakan harus dilakukan mengingat setiap kebijakan yang dilahirkan pemerintah akan berdampak langsung seluruh masyarakat termasuk warga NU.
Wakil Ketua Tanfidz PCNU Jombang ini menjelaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah tidak hanya dilakukan pada pemerintah daerah, tetapi juga hingga pemerintah pusat.
Ditambahkan, Musykercab yang diadakan Ahad (18/10) kemarin ini juga meminta pemerintah memerangi segala bentuk kejahatan yang mengganggu, merugikan dan meresahkan masyarakat.
“Dan menghimbau agar (pemerintah) melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi usulan ini, forum Musykercab NU Jombang yang diadakan Pondok Pesantren Al-Aqobah, Kwaron, Diwek, Jombang secara bulat mendukung rekomendasi tersebut agar menjadi bagian penting dari kerja-kerja NU.
“Hasil rekomendasi ini kita tetapkan sebagai hasil Musykercab dan nantinya harus dilaksanakan oleh PCNU,” kata Isrofil Amar, ketua PCNU Jombang pada saat mengetuk palu sidang setelah mendapat persetujuan dari peserta sidang pleno Ahad lalu.
Selain mendorong lahirnya kebijakan yang berbasis peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak masyarakat, forum Musykercab juga sepakat menjaga keutuhan NKRI dari ancaman disintegrasi. Salah satu langkahnya adalah dengan melestarikan paham keberagamaan yang sudah terbukti mampu beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. (yus)
Musyawarah Kerja Cabang Nahdlatul Ulama (Musykercab NU) Kabupaten Jombang, merekomendasikan NU Jombang agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Selain itu, sebagai Ormas keagamaan dan kemasyarakatan, NU diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang berbasis peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak masyarakat.<>
Juru bicara komisi tausiyah Nur Hamid Saidi kepada Kontributor NU Online A.Wahhib Pamungkas, Kamis (22/10) di Jombang mengatakan, kontrol NU terhadap kebijakan harus dilakukan mengingat setiap kebijakan yang dilahirkan pemerintah akan berdampak langsung seluruh masyarakat termasuk warga NU.
Wakil Ketua Tanfidz PCNU Jombang ini menjelaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah tidak hanya dilakukan pada pemerintah daerah, tetapi juga hingga pemerintah pusat.
Ditambahkan, Musykercab yang diadakan Ahad (18/10) kemarin ini juga meminta pemerintah memerangi segala bentuk kejahatan yang mengganggu, merugikan dan meresahkan masyarakat.
“Dan menghimbau agar (pemerintah) melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi usulan ini, forum Musykercab NU Jombang yang diadakan Pondok Pesantren Al-Aqobah, Kwaron, Diwek, Jombang secara bulat mendukung rekomendasi tersebut agar menjadi bagian penting dari kerja-kerja NU.
“Hasil rekomendasi ini kita tetapkan sebagai hasil Musykercab dan nantinya harus dilaksanakan oleh PCNU,” kata Isrofil Amar, ketua PCNU Jombang pada saat mengetuk palu sidang setelah mendapat persetujuan dari peserta sidang pleno Ahad lalu.
Selain mendorong lahirnya kebijakan yang berbasis peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak masyarakat, forum Musykercab juga sepakat menjaga keutuhan NKRI dari ancaman disintegrasi. Salah satu langkahnya adalah dengan melestarikan paham keberagamaan yang sudah terbukti mampu beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. (yus)
