Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama dengan beberapa ormas lainnya menandatangani MoU program peningkatan keberhasilan pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan baker minyak (PKPS-BBM) tahun 2005 dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahtaraan Rakyat, Senin.

Dalam acara yang berlangsung di Kementerian Koordinator Kesra Jl. Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat, PBNU diwakili oleh HM Rozy Munir, Masdar F. Mas’udi, dan Saiful Bahri Anshori. Beberapa organisasi lainnya yang turut dalam program ini adalah HKTI dan PGRI. Sementara itu, wakil Muhammadiyah tidak hadir.

Rozy Munir mengungkapkan bahwa banyak warga nahdliyyin merupakan bagian dari sasaran program kompensasi dana BBM karena banyak diantaranya yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh, dan kalangan marginal lainnya yang perlu mendapat bantuan akibat kenaikan harga BBM.

“PBNU juga membawahi banyak masjid, pesantren dan sekolah. Anak-anak sekolah juga perlu mendapat bantuan beasiswa dari dana kompensasi tersebut,” tandasnya.

Dalam hal ini, PBNU mengharapkan agar keterlibatan organisasi massa tersebut dapat membantu meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program kompensasi dengan melakukan pendataan dan sosialisasi serta pengawasan agar pelaksanaannya transparan dan tepat sasaran.

Berkaitan dengan masih adanya pertentangan antara pemerintah dan DPR, Rozy Munir mengungkapkan bahwa untuk urusan politik, PBNU tidak terlibat karena bukan Parpol. “Keterlibatan PBNU adalah memaksimalkan pelaksanaan program tersebut kepada masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Menkokesra Alwi Syihab berterima kasih atas keterlibatan Ormas dalam program ini agar tepat waktu, jumlah, dan sasarannya.(mkf)