Jember, NU Online
Terganjalnya pengajuan PAK (perubahan anggaran keuangan) Rp 10 miliar RSUD dr Soebandi berimbas panjang. Kini, pihak rumah sakit mengharuskan pasien miskin yang menggunakan surat keterangan miskin (SKM) membeli obat dan alat habis pakai sendiri. Pihak RSUD dr Soebandi Jember hanya menggratiskan biaya untuk kamar saja.
Ini diketahui setelah ketua DPRD Jember Saptono Yusuf sempat menghubungi Direktur RSUD dr Soebandi Jember dr Yuni Ermita bebeberapa waktu lalu. Menurut Saptono, kini RSUD dr Soebandi Jember menanggung utang obat sebanyak Rp 5 miliar.<>
Utang tersebut berasal dari tunggakan biaya obat dan alat habis pakai dari pasien miskin yang menggunakan SKM sejak Januari 2009 lalu.
Tentu saja ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi Saptono. Saptono hanya berharap, jangan sampai pasien miskin tidak bisa berobat karena tak kuat membayar biaya rumah sakit."Jangan sampai keliru pasien yang benar-benar miskin malah tak terlayani," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur RSUD dr Soebandi dr Yuni Ermita mengakui jika untuk pasien pemegang SKM akan diseleksi ketat, lantaran banyak yang tak sesuai keadaan sebenarnya. Khusus bagi pasien SKM hanya dibebaskan biaya perawatan, sedangkan biaya obat alat kesehatan habis pakai (alkes) ditanggung sendiri. (dar)
Terganjalnya pengajuan PAK (perubahan anggaran keuangan) Rp 10 miliar RSUD dr Soebandi berimbas panjang. Kini, pihak rumah sakit mengharuskan pasien miskin yang menggunakan surat keterangan miskin (SKM) membeli obat dan alat habis pakai sendiri. Pihak RSUD dr Soebandi Jember hanya menggratiskan biaya untuk kamar saja.
Ini diketahui setelah ketua DPRD Jember Saptono Yusuf sempat menghubungi Direktur RSUD dr Soebandi Jember dr Yuni Ermita bebeberapa waktu lalu. Menurut Saptono, kini RSUD dr Soebandi Jember menanggung utang obat sebanyak Rp 5 miliar.<>
Utang tersebut berasal dari tunggakan biaya obat dan alat habis pakai dari pasien miskin yang menggunakan SKM sejak Januari 2009 lalu.
Tentu saja ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi Saptono. Saptono hanya berharap, jangan sampai pasien miskin tidak bisa berobat karena tak kuat membayar biaya rumah sakit."Jangan sampai keliru pasien yang benar-benar miskin malah tak terlayani," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur RSUD dr Soebandi dr Yuni Ermita mengakui jika untuk pasien pemegang SKM akan diseleksi ketat, lantaran banyak yang tak sesuai keadaan sebenarnya. Khusus bagi pasien SKM hanya dibebaskan biaya perawatan, sedangkan biaya obat alat kesehatan habis pakai (alkes) ditanggung sendiri. (dar)
