Wonosobo, NU Online
Setelah mengikuti hajatan demokrasi pemilihan gubernur Jawa Tengah, Ahad, 22 Juni lalu, hari ini Jum'at (27/6), sejumlah kalangan muda NU di wilayah Kedu melakukan diskusi refleksi yang diselenggarakan di Gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Wonosobo dengan tema; " Grenengan Refleksi NU, Godaan Kekuasaan & Problem Keindonesiaan."
Acara tersebut dipicu dari keprihatinan pasca pilgub Jateng yang diwarnai dengan usaha-usaha melibatkan organisasi NU dalam persoalan dukung-mendukung calon gubernur Jateng dan pemilihan bupati di sejumlah kabupaten, baik dengan membawa institusi NU, simbol bendera dan atribut NU dan juga gambar sejumlah tokoh dan kyai karismatik NU.<>
Keprihatinan kalangan muda NU atas momentum pilkada di sejumlah kebupaten yang menyeret ormas NU dalam politik praktis dinilainya semakin menyulitkan gerak langkah jamiyyah NU di masa yang akan datang. Hal ini diperparah dengan naiknya sejumlah pimpinan NU yang mencalonkan diri dalam pilkada dan mengatasnamakan NU tetapi kalah dalam pemilihan.
Farhan salah satu peserta refleksi mengatakan, di sejumlah kabupaten gambar NU terpampang dengan salah satu calon gubernur dan wakil gubernur. "Tidak tanggung-tanggung sepanjang jalan pantura dan Banyumas nampak gambar NU dan ajakan untuk mendukung salah satu pasangan calon, ini menunjukkan bahwa NU sudah digeret pada persoalan politik praktis yang sangat merugikan bagi NU dimasa yang akan datang," katanya.
Peserta lain, Haqqi El-Anshari juga mengkritik bahwa tidak selayaknya NU dibawa dalam kancah politik praktis." Saya kira khittah NU 1926 sekarang ini menjadi tumpul terutama bagi elit-elitnya. Seseorang ketika dipilih menjadi ketua NU sudah merasa memiliki peluang untuk menjadi pimpinan daerah bahkan juga menjadi presiden," tegasnya.
Menurutnya, kalangan muda NU harus berusaha keras untuk meneguhkan kembali niatan berjamiyyah NU sebagai sarana mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang lebih beradab, bukan malah menjebur diri dalam tarik menarik dan rebutan kekuasaan.
Sama halnya dengan Wahyu Setyono, sekretaris PC Lakpesdam NU Wonosobo menegaskan, keterlibatan pimpinan NU dalam politik praktis adalah sesuatu yang sah-sah saja, tetapi memaksakan perangkat organisasi NU dalam urusan politik dan digunakan untuk menarik dukungan masa adalah kesalahan besar.
Dihubungi secara terpisah Wakil Sekretaris PCNU Wonosobo Thoriq Zainul Alam mengatakan, pihaknya memaklumi kegelisahan kalangan muda tersebut, "Saya maklum, sebab masa depan NU dan warganya jauh lebih penting dan terhormat untuk diperhatikan, daripada mengurusi keinginan elit-elitnya untuk segera naik kelas menjadi penguasa," katanya.
Tetapi pihaknya merasa lega, karena sejak awal PCNU Wonosobo dihadapan sejumlah pimpinan partai politik di Wonosobo sudah bersikap tegas tidak mau terlibat atau dilibatkan dalam urusan-urusan dukung mendukung terutama dalam momentum pemilu dan pilkada. Bahkan PCNU akan memberikan sanksi yang tegas jika ada pengurus yang melanggar.
Forum Refleksi tersebut dihadiri ratusan kalangan muda NU, baik yang berada di dalam ataupun di luar struktur NU. Forum tersebut merekomendasikan beberapa hal menyangkut sikap tegas dan kode etik pengurus NU diberbagai tingkatan yang secara langsung melibatkan ormas NU dalam tarik-menarik kekuasaan. Rekomendasi itu tertuang dalam "Petisi Kalangan Muda NU". (nrm)
Setelah mengikuti hajatan demokrasi pemilihan gubernur Jawa Tengah, Ahad, 22 Juni lalu, hari ini Jum'at (27/6), sejumlah kalangan muda NU di wilayah Kedu melakukan diskusi refleksi yang diselenggarakan di Gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Wonosobo dengan tema; " Grenengan Refleksi NU, Godaan Kekuasaan & Problem Keindonesiaan."
Acara tersebut dipicu dari keprihatinan pasca pilgub Jateng yang diwarnai dengan usaha-usaha melibatkan organisasi NU dalam persoalan dukung-mendukung calon gubernur Jateng dan pemilihan bupati di sejumlah kabupaten, baik dengan membawa institusi NU, simbol bendera dan atribut NU dan juga gambar sejumlah tokoh dan kyai karismatik NU.<>
Keprihatinan kalangan muda NU atas momentum pilkada di sejumlah kebupaten yang menyeret ormas NU dalam politik praktis dinilainya semakin menyulitkan gerak langkah jamiyyah NU di masa yang akan datang. Hal ini diperparah dengan naiknya sejumlah pimpinan NU yang mencalonkan diri dalam pilkada dan mengatasnamakan NU tetapi kalah dalam pemilihan.
Farhan salah satu peserta refleksi mengatakan, di sejumlah kabupaten gambar NU terpampang dengan salah satu calon gubernur dan wakil gubernur. "Tidak tanggung-tanggung sepanjang jalan pantura dan Banyumas nampak gambar NU dan ajakan untuk mendukung salah satu pasangan calon, ini menunjukkan bahwa NU sudah digeret pada persoalan politik praktis yang sangat merugikan bagi NU dimasa yang akan datang," katanya.
Peserta lain, Haqqi El-Anshari juga mengkritik bahwa tidak selayaknya NU dibawa dalam kancah politik praktis." Saya kira khittah NU 1926 sekarang ini menjadi tumpul terutama bagi elit-elitnya. Seseorang ketika dipilih menjadi ketua NU sudah merasa memiliki peluang untuk menjadi pimpinan daerah bahkan juga menjadi presiden," tegasnya.
Menurutnya, kalangan muda NU harus berusaha keras untuk meneguhkan kembali niatan berjamiyyah NU sebagai sarana mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang lebih beradab, bukan malah menjebur diri dalam tarik menarik dan rebutan kekuasaan.
Sama halnya dengan Wahyu Setyono, sekretaris PC Lakpesdam NU Wonosobo menegaskan, keterlibatan pimpinan NU dalam politik praktis adalah sesuatu yang sah-sah saja, tetapi memaksakan perangkat organisasi NU dalam urusan politik dan digunakan untuk menarik dukungan masa adalah kesalahan besar.
Dihubungi secara terpisah Wakil Sekretaris PCNU Wonosobo Thoriq Zainul Alam mengatakan, pihaknya memaklumi kegelisahan kalangan muda tersebut, "Saya maklum, sebab masa depan NU dan warganya jauh lebih penting dan terhormat untuk diperhatikan, daripada mengurusi keinginan elit-elitnya untuk segera naik kelas menjadi penguasa," katanya.
Tetapi pihaknya merasa lega, karena sejak awal PCNU Wonosobo dihadapan sejumlah pimpinan partai politik di Wonosobo sudah bersikap tegas tidak mau terlibat atau dilibatkan dalam urusan-urusan dukung mendukung terutama dalam momentum pemilu dan pilkada. Bahkan PCNU akan memberikan sanksi yang tegas jika ada pengurus yang melanggar.
Forum Refleksi tersebut dihadiri ratusan kalangan muda NU, baik yang berada di dalam ataupun di luar struktur NU. Forum tersebut merekomendasikan beberapa hal menyangkut sikap tegas dan kode etik pengurus NU diberbagai tingkatan yang secara langsung melibatkan ormas NU dalam tarik-menarik kekuasaan. Rekomendasi itu tertuang dalam "Petisi Kalangan Muda NU". (nrm)
