Jakarta, NU Online
Dalam "Seminar Nasional Telaah Kritis dan Public Hearing Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan 2003-2004", (15/05) KH Hasyim Muzadi menilai bahwa proses politik yang dilakukan oleh partai politik masih sangat verbalistik dan belum menjalankan substansi inklusif sehingga belum bisa berfungsi sebagai penyalur keinginan, kehendak, dan kepentingan rakyat.

Hasyim Muzadi berpendapat "Parpol seharusnya menangkap apa yang diinginkan rakyat, kemudian memprosesnya dalam sebuah rumusan kebijakan yang akan dikembalikan pada rakyat lagi. Tentunya rumusan kebijakan itu harus sejalan dengan keinginan rakyat,"

Porpol yang belum bisa menjadi penyalur aspirasi rakyat menyebabkan masyarakat jenuh terhadap elit politik dan muak terhadap mereka. Ini mungkin tercermin dari ancaman besarnya golput pada pemilu 2004 yang menunjukkan ketidakpercayaan pada partai politik.

Menurut Hasyim Muzadi partai Islam saat ini tidak bisa memperoleh suara yang signifikan karena  bisa membawakan Islam secara inklusif, maka parpol itu hanya memanfaatkan klaim Islam untuk tujuannya sendiri.

Hal ini senada dengan pendapat Facry Ali yang mengatakan bahwa partai Islam adalah sejarah perpecahan. Mereka hanya memperhatikan kepentingan pribadi. Islam hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan pribadi para pengurus sehingga ketika kepentingan mereka pribadi terganggu, konflik segera muncul.

Kecilnya suara dari partai Islam juga disebabkan mereka hanya mengakomodir kepentingan pemeluk agama Islam, padahal Indonesia adalah negara yang plural, jadi mereka harus bisa mengakomodir kepentingan banyak pihak “ungkap Endin salah satu anggota DPR RI dari PPP dalam diskusi dengan Ansor beberapa waktu lalu. (kcm/mkf)