Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menegaskan, Nahdlatul Ulama menolak upaya penggulingan pemerintah di tengah jalan karena Indonesia menganut prinsip presidensial dengan masa jabatan presiden selama lima tahun.
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Wakil Presiden RI Boediono di Istana Wapres, Jum’at (15/10).<>
“Kita berada pada sistem presidensial, tidak mungkin digulingkan di tengah jalan, kecuali kalau presiden melanggar UUD. Pemerintah sekarang tidak ada pelanggaran yang prinsip dalam menjalankan tugasnya. Soal keliru atau belum mencapai hasil secara maksimal itu kita pahami,” katanya kepada NU Online seusai pertemuan tersebut.
“Perlu kita kritik atau beri masukan, itu iya. Bahwa sampai tahap digulingkan, tidak. Beda dengan perdana menteri yang parlementer, itu bisa digulingkan kapan saja,” imbuhnya.
Dijelaskannya, prinsip yang dipegang NU ini tak ada hubungannya dengan presiden SBY atau partai Demokrat yang saat ini sedang berkuasa.
“Kita menolak apa saja upaya yang inkonstitusional dari manapun, terhadap siapapun, bukan hanya terhadap SBY pribadi, partainya apapun yang sedang berkuasa, presidennya siapapun yang sedang menjabat, kita harus berakhlak dalam berpolitik,” tandasnya.
Kiai Said menyatakan Wapres berterima kasih kepada NU karena ketika negara sedang gawat, NU selalu berperan menyelamatkan negara.
“Kita pun menyampaikan jika kita menyatakan persetujuan dengan pemerintah, bukan berarti kita koalisi. Suatu saat kita kritik kalau memang menurut kami perlu dikritik. Beliau memahami, kami siap menerima kritik dari NU. Karena yakin, NU kalau mengkritik bukan untuk kepentingan politik,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas program pengentasan kemiskinan antara pemerintah dengan NU. Wapres menyatakan, NU tahu persis kondisi masyarakat dibawah.
“Walaupun grafik pertumbuhan ekonomi naik 6 persen per tahun, ternyata pak wapres tahu masih banyak orang miskin dan sangat-sangat miskin yang tidak tersentuh oleh program KUR. Pemerintah tidak bisa mengentaskan itu sendirian, harus dibantu oleh NU. Dibikin programnya bersama NU untuk membantu mengurangi kemiskinan itu,” paparnya. (mkf)
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menegaskan, Nahdlatul Ulama menolak upaya penggulingan pemerintah di tengah jalan karena Indonesia menganut prinsip presidensial dengan masa jabatan presiden selama lima tahun.
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Wakil Presiden RI Boediono di Istana Wapres, Jum’at (15/10).<>
“Kita berada pada sistem presidensial, tidak mungkin digulingkan di tengah jalan, kecuali kalau presiden melanggar UUD. Pemerintah sekarang tidak ada pelanggaran yang prinsip dalam menjalankan tugasnya. Soal keliru atau belum mencapai hasil secara maksimal itu kita pahami,” katanya kepada NU Online seusai pertemuan tersebut.
“Perlu kita kritik atau beri masukan, itu iya. Bahwa sampai tahap digulingkan, tidak. Beda dengan perdana menteri yang parlementer, itu bisa digulingkan kapan saja,” imbuhnya.
Dijelaskannya, prinsip yang dipegang NU ini tak ada hubungannya dengan presiden SBY atau partai Demokrat yang saat ini sedang berkuasa.
“Kita menolak apa saja upaya yang inkonstitusional dari manapun, terhadap siapapun, bukan hanya terhadap SBY pribadi, partainya apapun yang sedang berkuasa, presidennya siapapun yang sedang menjabat, kita harus berakhlak dalam berpolitik,” tandasnya.
Kiai Said menyatakan Wapres berterima kasih kepada NU karena ketika negara sedang gawat, NU selalu berperan menyelamatkan negara.
“Kita pun menyampaikan jika kita menyatakan persetujuan dengan pemerintah, bukan berarti kita koalisi. Suatu saat kita kritik kalau memang menurut kami perlu dikritik. Beliau memahami, kami siap menerima kritik dari NU. Karena yakin, NU kalau mengkritik bukan untuk kepentingan politik,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas program pengentasan kemiskinan antara pemerintah dengan NU. Wapres menyatakan, NU tahu persis kondisi masyarakat dibawah.
“Walaupun grafik pertumbuhan ekonomi naik 6 persen per tahun, ternyata pak wapres tahu masih banyak orang miskin dan sangat-sangat miskin yang tidak tersentuh oleh program KUR. Pemerintah tidak bisa mengentaskan itu sendirian, harus dibantu oleh NU. Dibikin programnya bersama NU untuk membantu mengurangi kemiskinan itu,” paparnya. (mkf)
