Jakarta, NU Online, Berkaitan dengan banyaknya isu pencalonan KH Hasyim Muzadi sebagai presiden atau wakil presiden yang dipaket dengan calon tertentu, yang diberitakan melalui media massa selama ini, Ahmad Bagdja, salah satu Ketua PBNU yang juga anggota DPA itu mengatakan “NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung tidak terlibat dalam politik praktis. Urusan ini sudah ditangani oleh partai politik. Jadi NU secara resmi tidak mencalonkan ketua umumnya menjadi presiden, karena hal ini bukan porsi kegiatan NU” tegasnya untuk menjawab kesimpang siuran informasi berkaitan dengan posisi KH Hasyim Muzadi saat ini.
Hal senada sebenarnya sudah pernah ditegaskan sendiri oleh KH Hasyim Muzadi dalam silaturrahmi anggota NU beberapa waktu lalu di Hotel Sari Pan Pasifik (NU Online, 14/4/03). Dia mengatakan “Saya belum menanggapi serius pencalonan saya oleh beberapa partai politik untuk menjadi presiden. Ini saya pikir hanya main-main saja”, ungkapnya. Salah satu tokoh NU yang tidak mau disebut namanya juga mengatakan “Pencalonan KH Hasyim Muzadi menjadi presiden mungkin merupakan ulah pihak-pihak tertentu untuk memecah belah NU, dan saya pikir KH Hasyim Muzadi tahu mengenai masalah ini” Menanggapi kekhawatiran NU akan terseret dalam urusan politik praktis.
<>Sebagai organisasi massa yang memiliki bidang garapan terutama dalam sektor sosial keagamaan dengan kyai sebagai motor utamanya, Ahmad Bagdja mengatakan “KH Hasyim Muzadi diberi amanat oleh para kyai untuk menjalankan organisasi NU, jadi apabila diminta oleh pihak lain untuk menjadi presiden, juga harus ada prosedurnya dengan para kyai, terutama para kyai khos, dan selama ini sama sekali belum ada langkah-langkah serius dari partai yang selama ini digembar-gemborkan mencalonkan ketua PBNU menjadi presiden.”
Menanggapi fenomena banyaknya tokoh dari jalur non partai yang dicalonkan masyarakat, seperti KH Hasyim Muzadi, Syafi’i Ma’arif, Nurcholis Madjid, ataupun Surya Paloh menjadi calon presiden, Ahmad Bagdja mengatakan “Ini menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Karena hingga saat ini partai politik tidak bisa memenuhi harapan masyarakat pemilihnya”. (Mkf)
