Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi untuk memberdayakan masyarakat yang lemah bukan alat untuk memburu kekuasaan dan instrumen mobilisasi politik. Penegasan itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Masdar Farid Mas’udi kepada NU Online usai membuka Rapat Kerja PP IPPNU di Gedung PBNU Jakarta, beberapa waktu lalu.

”Sebelumnya pak Hasyim sendiri menyadari ini, ketika diminta non-aktif sebenarnya supaya NU tidak terbawa-bawa dalam proses politik yang sedang dijalani. Penonaktifan pun diperluas oleh Dewan Syur’iah terhadap semua tim sukses di pusat maupun di daerah. NU bukan alat mobilisasi politik,” tegas Masdar

Ia menjelaskan NU akan dikembalikan sebagai organisasi keulamaan untuk melayani umat dan masyarakat, bukan organisasi yang boleh dipakai sebagai kendaran politik oleh siapa pun. ”Hanya satu pilihan bagi NU yaitu sebagai alat melayani umat dan masyarakat. Warga NU adalah masyarakat yang lemah dalam segala bidang, karena segmennya 80% berasal dari lapis bawah secara ekonomi dan sosial, pendidikan,” tandasnya.

Resistensi

Ketika ditanya apakah pada Muktamar mendatang akan dibincangkan soal khittah 1926, melihat adanya resistensi dibawah untuk menggelar MLB.  Ia menjelaskan setiap resistensi terhadap tujuan Muktamar ini akan diatasi para kiai yang masih berkomitmen besar pada pengabdian umat dan masyarakat. Selama ini tidak ada peraturan pemecatan, tapi akan sangat mungkin akan ada peraturan tegas yang dihasilkan Muktamar. Fungsionaris NU yang masuk ke dalam wilayah politik praktis harus memilih untuk tetap sebagai pengurus atau melepaskan jabatannya. ”Siapapun yang ingin meraih kekuasaan masuklah ke partai politik, jangan menggunakan NU sebagai kendaraan politik,” tegas Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M ini.
 
NU juga mengingatkan pada warganya di partai apa pun dia berburu kekuasan, mereka harus menyadari bahwa kekuasaan itu bukan previlage yang memberi fasilitas untuk kepentingan pribadi. ”Kekuasaan adalah amanat Allah dan rakyat. Amanat Allah untuk membela hak-hak rakyat terutama yang paling lemah tertindas,” katanya. Oleh karena itu, katanya, berpolitik sejak awal harus diartikan sebagai ibadah untuk melayani masyarakat terutama yang lemah tertindas, tegasnya. (Cih)