Jakarta, NU Online
Belakangan ini sejumlah persoalan disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dimintakan fatwanya. Kasus terakhir adalah permintaan fatwa haram rokok dan fatwa haram golput.
Melihat situasi seperti ini, Wakil Rais Aam PBNU KH Tolhah Hasan berharap agar MUI selektif dalam mengeluarkan fatwa. Menurutnya, fatwa yang dikeluarkan sebaiknya hanya pada persoalan yang menyangkut kehidupan ummat dan kebangsaan, bukan masalah yang sifatnya parsial dan kontraversial.<>
“Kalau begini jadinya, akan menimbujlkan inflasi fatwa, akhirnya nanti banyak yang ditolak. Kredibilitas MUI sendiri menjadi taruhan,” katanya di PBNU, Senin (15/12).
Menurut Mantan Menteri Agama ini, sebuah persoalan yang akan difatwakan harus dibahas dahulu dalam rapat pleno dan diputuskan secara bersama-sama sebagai sebuah institusi, bukan hanya oleh dewan fatwa saja. Diyakininya, keputusan seperti ini akan membuat fatwa yang dikeluarkan lebih berbobot dan dapat menjadi acuan masyarakat dan wibawa fatwanya terjaga.. (mkf)
Belakangan ini sejumlah persoalan disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dimintakan fatwanya. Kasus terakhir adalah permintaan fatwa haram rokok dan fatwa haram golput.
Melihat situasi seperti ini, Wakil Rais Aam PBNU KH Tolhah Hasan berharap agar MUI selektif dalam mengeluarkan fatwa. Menurutnya, fatwa yang dikeluarkan sebaiknya hanya pada persoalan yang menyangkut kehidupan ummat dan kebangsaan, bukan masalah yang sifatnya parsial dan kontraversial.<>
“Kalau begini jadinya, akan menimbujlkan inflasi fatwa, akhirnya nanti banyak yang ditolak. Kredibilitas MUI sendiri menjadi taruhan,” katanya di PBNU, Senin (15/12).
Menurut Mantan Menteri Agama ini, sebuah persoalan yang akan difatwakan harus dibahas dahulu dalam rapat pleno dan diputuskan secara bersama-sama sebagai sebuah institusi, bukan hanya oleh dewan fatwa saja. Diyakininya, keputusan seperti ini akan membuat fatwa yang dikeluarkan lebih berbobot dan dapat menjadi acuan masyarakat dan wibawa fatwanya terjaga.. (mkf)
