Blitar, NU Online
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Blitar menyelidiki sekelompok warga di Dusun Mbiluk, Ngaglik, Srengat, Kabupaten Blitar yang diduga sebagai penganut aliran (sekte) menyimpang.
Informasi yang dihimpun MUI, sekte yang mengatasnamakan Padange Ati (PA) ini diduga sudah berani menanggalkan syariat agama yang diakui pemerintah, khususnya Islam. Seorang anggota "jamaah" yang sebelumnya Islam, berani mengabaikan salat, bahkan menilai dogma salat lima waktu sebagai tata cara pemeluk agama yang masih dangkal keilmuanya.<>
Menurut keterangan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Blitar Achmad Su'udy, PA yang dilakukan secara rutin dirumah seorang warga setempat bernama Jono (48) memiliki benang merah dengan Aliran Masuk Surga (AMS) pimpinan Suliyani asal Desa Jajar, Talun, Kabupaten Blitar.
Bahkan, Achmad Su'udy terang-terangan sekte PA yang muncul sekitar tahun 2007/2008 sebagai pengembangan dari AMS. Sebab, selain mengecilkan arti syariat Islam seperti aliran AMS, sejumlah "Imam" sekte PA merupakan murid-murid Suliyani.
"Hasil penyelidikan sementara aliran yang beranggotakan sekitar 25 orang ini telah menyimpangi aqidah agama. Dan ajaran yang disampaikan sama persis dengan Aliran Masuk Surga pimpinan Pak Suliyani," ujarnya, Ahad (8/11).
Seperti halnya AMS, ritual yang dilakukan para pemeluk PA mirip dengan pengikut tarikat atau tasawuf dalam agama Islam. Mereka duduk "bersemedi" dengan menyebut nama Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Misalnya seorang muslim menyebut Allah. Sedangkan nasrani menyebut Tuhan Yesus atau yang Hindu atau Budha tetapa memakai istilah Sang Hyang Widi.
PA yang berhaluan sama dengan AMS ini diduga juga memiliki pandangan seragam soal rukun Haji dalam agama Islam, yang menurut mereka tidak perlu ditunaikan di tanah suci Makkah. Haji di Makkah dinilai sebagai kegiatan pemborosan.
"Kita juga masih selidiki apakah PA ini juga menarik pungutan rata-rata Rp1-4 juta kepada setiap pengikutnya seperti halnya AMS atau tidak," terang Su'udy menambahkan saat ini masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pantauan. (min)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Blitar menyelidiki sekelompok warga di Dusun Mbiluk, Ngaglik, Srengat, Kabupaten Blitar yang diduga sebagai penganut aliran (sekte) menyimpang.
Informasi yang dihimpun MUI, sekte yang mengatasnamakan Padange Ati (PA) ini diduga sudah berani menanggalkan syariat agama yang diakui pemerintah, khususnya Islam. Seorang anggota "jamaah" yang sebelumnya Islam, berani mengabaikan salat, bahkan menilai dogma salat lima waktu sebagai tata cara pemeluk agama yang masih dangkal keilmuanya.<>
Menurut keterangan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Blitar Achmad Su'udy, PA yang dilakukan secara rutin dirumah seorang warga setempat bernama Jono (48) memiliki benang merah dengan Aliran Masuk Surga (AMS) pimpinan Suliyani asal Desa Jajar, Talun, Kabupaten Blitar.
Bahkan, Achmad Su'udy terang-terangan sekte PA yang muncul sekitar tahun 2007/2008 sebagai pengembangan dari AMS. Sebab, selain mengecilkan arti syariat Islam seperti aliran AMS, sejumlah "Imam" sekte PA merupakan murid-murid Suliyani.
"Hasil penyelidikan sementara aliran yang beranggotakan sekitar 25 orang ini telah menyimpangi aqidah agama. Dan ajaran yang disampaikan sama persis dengan Aliran Masuk Surga pimpinan Pak Suliyani," ujarnya, Ahad (8/11).
Seperti halnya AMS, ritual yang dilakukan para pemeluk PA mirip dengan pengikut tarikat atau tasawuf dalam agama Islam. Mereka duduk "bersemedi" dengan menyebut nama Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Misalnya seorang muslim menyebut Allah. Sedangkan nasrani menyebut Tuhan Yesus atau yang Hindu atau Budha tetapa memakai istilah Sang Hyang Widi.
PA yang berhaluan sama dengan AMS ini diduga juga memiliki pandangan seragam soal rukun Haji dalam agama Islam, yang menurut mereka tidak perlu ditunaikan di tanah suci Makkah. Haji di Makkah dinilai sebagai kegiatan pemborosan.
"Kita juga masih selidiki apakah PA ini juga menarik pungutan rata-rata Rp1-4 juta kepada setiap pengikutnya seperti halnya AMS atau tidak," terang Su'udy menambahkan saat ini masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pantauan. (min)
