Jakarta, NU Online
Ratusan tukang ojek se-Jabotabek, Minggu di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta mendeklarasikan Himpunan Persaudaraan Ojek (HPO) Indonesia, dan mengangkat Sekjen PBNU Muhyidin Arrubusman sebagai ketua dewan pembina.

Muhyidin yang ditemui usai acara deklarasi membantah sedang menggalang dukungan untuk mendukung pasangan capres-cawapres tertentu menjelang pemilihan presiden putaran kedua, meski KH Hasyim Muzadi yang berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri sebagai kandidat dari PDIP merupakan ketua umum PBNU non aktif.

"(Deklarasi) ini tidak ada hubungannya dengan pemilihan presiden. Organisasi ini dibentuk untuk kepentingan tukang ojek sendiri yang selama ini kurang terangkat hak-haknya karena masih sendiri-sendiri. Urusan pemilihan presiden silakan mereka memilih sesuai nurani masing-masing," kata Muhyidin yang juga anggota DPR RI terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Mengenai keterlibatannya dalam HPO Indonesia tersebut, Muhyidin mengaku hanya diminta untuk menghadiri deklarasi sekaligus diminta  menjadi ketua dewan pembina.

Ia setuju karena sebagai orang yang lama menjadi pengguna jasa ojek, sedikit banyak mengetahui nasib mereka dari ceritera para tukang ojek yang pernah ditumpanginya.

"Sejak mahasiswa hingga lima tahun lalu saya merupakan pengguna ojek. Saya biasa pulang kantor malam hari dan dalam perjalanan biasa saya mengobrol dengan mereka, salah satunya dengan pengojek yang sudah tua," kata mantan ketua umum KNPI dan PMII tersebut.

Oleh karena itu ia sangat senang ketika para tukang ojek mengorganisasikan diri, sehingga nantinya bisa membentuk koperasi untuk kepentingan mereka misalnya dalam pengadaan kredit sepeda motor mengingat tidak semua tukang ojek memiliki motor sendiri, pengurusan surat izin mengemudi (SIM), dan kebutuhan lainnya.

Dalam jangka pendek, kata Muhyidin, HPO Indonesia akan melakukan pendataan resmi anggota dan selanjutnya mendata anggota yang tidak memiliki sepeda motor sendiri. Data sementara yang dimiliki HPO Indonesia sudah ribuan pengojek yang menyatakan turut bergabung.

Ketika kembali didesak pertanyaan apakah HPO Indonesia akan mengarahkan anggotanya untuk memilih capres-cawapres tertentu, Muhyidin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan hal itu karena pendirian organisasi ojek tersebut murni urusan perbaikan nasib bukan politik.

Usai deklarasi yang diwarnai dengan zikir dan tausyiah (nasihat) yang disampaikan seorang da’i, dengan dikawal polisi ratusan tukang ojek yang mengenakan seragam kaos hitam dengan lambang HPO Indonesia lengkap dengan bendera organisasi dan bendera Merah Putih itu melakukan pawai keliling kota.(mkf/an)