Padang. NU Online
Ketua Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Malaysia, Dato’ Haji Mustafa Abdul Rahman memuji pengelolaan zakat Indonesia yang terorganisasi dengan baik, dan keterlibatan para pengurusnya disertai semangat tinggi dan profesional.
"Saya sering melakukan interaksi dan berdiskusi dengan lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia, yang sangat profesional dan berkiprah dengan tulus di antaranya Dompet Dhuafa maupun BAZNAS," kata Mustafa di sela Konferensi Zakat Asia Tenggara (KZAT) II di Padang, Kamis.
<>Dia percaya bahwa kesulitan-kesulitan dalam manajemen zakat hampir sama di semua tempat. Pada satu sisi dituntut untuk bekerja dengan sistem seperti di perusahaan, namun di satu sisi lain tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat justru masih rendah.
Menurut dia, itulah tantangannya, namun meyakini tingkat kesadaran masyarakat berzakat sudah semakin baik, demikian juga lembaga-lembaga pengelolanya. "Saya kira KZAT II ini, telah memunculkan ide-ide baru yang sangat bermanfaat. Bagi Indonesia, yang sangat terlihat adalah semakin meningkatnya kesadaran dalam zakat," katanya.
Mustafa mengkilas-balik apa yang dialami PPZ saat mulai berkiprah di Malaysia pada tahun 1990. Bagaimana mereka harus mendongkrak perolehan zakat dengan melakukan serangkaian cara, terutama kampanye yang efektif melalui media massa.
Kampanye tersebut, kata dia, guna meyakinkan masyarakat bahwa zakat mereka akan dimanfaatkan dengan baik untuk mengatasi kemiskinan. "Kepercayaan masyarakat sangat penting, sebab institusi zakat hanya dapat bergerak jika didukung oleh muzakki atau pemberi zakat untuk disalurkan kepada mustahik, atau penerima zakat. Jika pemberi zakat tidak percaya kepada suatu lembaga zakat, maka akan sulit bagi lembaga zakat untuk menjalankan kiprahnya," katanya.
Makanya yang terpenting, jelas Mustafa, pengurus lembaga zakat itu sendiri, mereka harus orang-orang yang dapat dipercaya, berintegritas, dan lembaganya pun harus diaudit. Sekarang di Malaysia, kata Mustafa, pengelolaan zakat mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan pemerintah memang harus ikut menangani persoalan zakat, sebab muaranya pada keputusan, dan kebijakan yang harus bersumber dari pemerintah. (ant/nal)
