Jakarta, NU Online
LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim - Nahdlatul Ulama) menerima utusan delegasi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH),Selasa 15 Maret 2011 di gedung PBNU. Utusan Kantor Kemen LH yang dipimpin oleh Widodo Sambodo, Asisten Deputi Peran Organisasi Kemasyarakatan kemen LH.
Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj turut menerima utusan tersebut dan didampingi oleh KH Abbas Muin Ketua PBNU, Avianto Muhtadi Ketua LPBI NU dan Laily Nur Farida Wakil Sekretaris LPBI NU.
<>Dalam pengantarnya, Widodo Sambodo mengemukakan bahwa tujuan dari silaturahmi ini menyampaikan keinginan Menteri LH untuk meningkatkan kembali hubungan kerja sama antara Kemen LH dengan NU dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan.
Pemerintah menyadari bahwa tidak akan mampu melangkah sendiri dalam menjalankan tugasnya untuk menurunkan emisi karbon, pengawasan kualitas lingkungan, dan sebagainya.
Widodo Sambodo menambahkan, NU sebagai ormas terbesar di indonesia memiliki jaringan kuat sampai ke akar rumput telah terbukti mampu menggerakkkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam aksi-aksi penyelamatan lingkungan seperti mengolah sampah menjadi kompos, penghijauan, dan aksi nyata lainnya.
Kemen LH menyatakan apresiasi dan kekagumannya terhadap PBNU yang sangat progresif dan sensitif terhadap isu lingkungan yang dibuktikan dengan adanya Kelembagaan LPBI NU dan buku-buku dperspektif Islam terkait isu lingkungan dan perubahan iklim. Sehingga diharapkan kedepan akan terjalin kerjasama strategis NU dengan Kemen LH yang nyata dalam persoalan lingkungan.
"Saya kaget, ternyata Nahdlatul Ulama sudah sedemikian maju menangani perubahan iklim, bahkan sudah terbentuk lembaga yang khusus menangani hal ini," ujar Widodo.
Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) Indonesia yang telah berada pada kondisi kritis. Standar IKL didasarkan pada 3 hal; luas tutupan, kualitas air, dan kualitas udara. Berdasarkan IKL, Pulau Jawa berada di urutan 33 dengan luas tutupan tinggal 11,3% sementara DKI Jakarta luas tutupannya hanya tinggal 9%. Padahal luas tutupan ideal semestinya 30%. Hal inilah yang menjadi persoalan yang harus dicarikan solusinya.
Kang Said menegaskan NU telah memiliki banyak lembaga yang bergerak diberbagai bidang sehingga NU mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa secara nyata, tidak sekedar sebagai penjaga moral yang hanya mampu berceramah di masjid-masjid. Dalam setiap gerakan NU selalu dilandasi oleh semangat dakwah menjunjung moralitas, pendidikan dan social untuk pemberdayaan umat.
KH Abbas menambahkan, jika NU berhubungan dengan kementerian bukan berarti NU akan mengajukan permohonan program atau bahkan dana, akan tetapi karena NU sebagai bagian dari negara, NU ingin berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.
Ketua LPBI NU dalam pertemuan tersebut juga memaparkan apa saja yang telah dilakukan PBNU terkait dengan pengelolaan lingkungan seperti isu konservasi, penanaman pohon mangrove, advokasi, turut serta dalam KTT Dunia Perubahan Iklim di Copenhagen 2009, Menyusun buku terkait isu lingkungan dan perubahan iklim dalam perspektif Islam, Komposting dan sebagainya. (bil)
