Mesir, NU.Online
Partai Kebangkitan Bangsa Perwakilan DKI Jakarta di Mesir punya gawe besar, seiring dengan lawatan Wakil Ketua DPP PKB, Prof. Dr. Mahfud MD beserta rombongan ke Mesir. Diantara agenda besar tersebut adalah kemarin malam, Ahad 20 Juli 2003 telah terselenggara dialog Publik dengan tema 'Bersama Membangun Bangsa'.

Menurut Panitia, dialog tersebut dihadiri sekitar 500 peserta yang merupakan representasi dari beberapa Parpol, Ormas dan Organisasi Mahasiswa. Sebelum dialog dimulai, diadakan pelantikan Pengurus baru PKB Mesir periode 2003-2005. Acara dilanjutkan dengan dialog, bertindak sebagai moderator,  Mas Guntur Romli dan pembicara Mahfud MD (Wakil Ketua Tanfidiyah DPP PKB),  Arifin Djunaedi (Sekjen DPP PKB) dan  Bachtiar Aly, (Duta Besar RI Perwakilan Kairo).

Menurut Mahfud, reformasi telah berjalan sekitar lima tahun, namun keadaan Indonesia tetap tidak menentu, pelanggaran HAM, kasus-kasus KKN semakin tumbuh subur dan hukum pun masih dihegemoni status quo, bahkan Indonesia menduduki rangking ke-2 dalam bidang Korupsi.

Kegagalan penegakan supremasi hukum di indonesia, tambah Mahfud, antara lain disebabkan karena birokrasi-birokrasi penegak hukum di Indonesia adalah birokrasi lama (birokrasi Orba), sehingga walaupun Menteri atau Presidennya diganti, keadaan tidak akan berubah karena yang bermain dibawah adalah orang-orang lama.

Mahfud menawarkan beberapa solusi untuk keluar dari keadaan memprihatinkan ini. Pertama, untuk jangka pendek adalah dengan 'memutus hubungan dengan kasus-kasus Orba', hal ini dapat dilakukan dengan dua cara memberikan ampunan secara umum kepada pelaku-pelaku Orba atau mengamputasi mereka. Kedua, untuk jangka panjang adalah dengan merubah paradigma hukum Indonesia dari paradigma yang mengedepankan formalitas di atas kertas- menjadi paradigma yang mengedepankan ketegasan hakim dan isi hukum, demikian tutur Mahfud guru besar Uiversitas Indonesia.

Di lain pihak, Arifin menegaskan bahwa kegagalan Indonesia dalam mengemban amanat reformasi adalah karena ulah sebagain pejabat, itu dapat dilihat dalam kubu legislatif. Kalau dulu DPR itu seperti 'taman kanak-kanak' tetapi sekarang berubah menjadi 'play group', orang ngomong kenceng saja langsung dibawakan amplop'. Kalau dulu demokrasi itu ada ditangan rakyat tapi sekarang berubah kedaulatan ada di amplop, bagaimana Indonesia bisa keluar dari krisis multi dimensi kalau pejabatnya semacam ini?, jelas Arifin anggota komisi VI DPR RI.

Menanggapi hal di atas, Bachtiar Aly mengusulkan agar dibentuk sistem politik demokratis yang mengedepankan hak-hak rakyat secara umum. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah rekrutmen calon hakim, hendaknya calon-calon hakim mempunyai mentalitas sebagai penegak hukum. Kalau mental aja gak punya, mana bisa menegakkan hukum?, demikian tegas Bachtiar pakar komunikasi dan Guru Besar UI ini.

Acara dilanjutkan dengan term tanya jawab, suasana bertambah hangat ketika gugatan, pernyataan dan pertanyaan kritis dihujankan kepada para nara sumber. Tak kalah seru, para nara sumber pun mengeksplorasikan kebolehannya dalam merespon balik tanggapan peserta yang mayoritas adalah mahasiswa.

Tepat pukul 23.00 WK acara dialog publik diakhiri, namun, nampaknya para peserta belum puas dengan oleh-oleh para nara sumber, mereka masih penasaran untuk mengetahui keadaan tanah air tercinta.
Menurut panitia, agenda selanjutnya adalah pelatihan pemberdayaan politik masyarakat II yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin, 21 Juli 2003 di Aula Wisma Nusantara. [ulin, kairo]