Brebes, NU Online
Pendidikan Nasional tidak mendiskreditkan pendidikan jenjang umum maupun berbasis agama. Sebab, telah diatur dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional keberadaan pendidikan tidak memilah-milah. Semua mendapatkan hak dan kwajiban yang sama dalam turut mencerdaskan anak bangsa.

“Pemerintah tidak diskriminasi pada jenjang dan jalur pendidikan apapun,” tegas Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof DR Moh. Nuh DEA di sela kunjungan kerja di Pesantren modern Al Falah Jatirokeh Songgom, Brebes, Ahad (2/1).

<>

Menurut dia, kalau ada diskriminasi pihaknya tidak perlu repot-repot mengunjungi pesantren. Upaya jajaran kementerian pendidikan, melakukan safari ke pondok pesantren dilakukan guna menepis anggapan kalau pengelolaan pendidikan tidaklah diskriminatif.  “Kalau dirunut kan seharusnya yang berkunjung ke sini (Al Falah, red) Menteri Agama, kok kenapa Saya?,” ungkapnya balik tanya.

Lebih lanjut Nuh mengatakan, sepanjang tahun 2010 telah dicapai berbagai upaya pengelolaan pendidikan yang berkualitas. “Termasuk pendidikan keagamaan akan mendapatkan perhatian yang sama, tidak boleh ada diskrimiasi,” tegasnya.

Dijelaskan oleh Nuh, anggaran pendidikan tahun 2011 sebesar 243 trilyun. “68 persennya untuk gaji guru dan dosen,” terangnya.

Maka dia berpesan agar guru harus berkualitas karena telah mendapat porsi anggaran  yang banyak. “Guru dan dosen jatahnya sumbut (banyak,red) ya... harus profesional dan berkualitas,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Mendiknas, dalam rencana kerja pemerintah terkhusus kementerian pendidikan, dalam tahun 2011 akan memfokuskan pada lima bidang. Pertama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dalam tahun 2010 PAUD baru mencapai 54 persen. Anak-anak yang sekolah di usia dini baru 54 persen. Diharapkan pada tahun 2011 bisa mencapai 75 persen. “Minimal pertahun akan kita naikan 10 sampai 15 persen,” paparnya.

Kedua, Pendidikan dasar yaitu SD/MI, SMP/MTs harus kita beresi juga. Pada faktanya pendidikan di SD banyak yang drop oput (DO). Kalau DO kan artinya tidak lulus. “ Ada 1,7 persen anak  SD yang drop out,” ungkapnya.

Maka perlu dicari solusi ekonomi dengan tetap menggelontorkan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS harus beres. Setiap daerah juga harus mengalokasikan BOS dengan BOS Daerah atau BOSDA. “Ga usahlah masyarakat dibebani tarikan uang sekolah,” tandasnya.

Ketiga, penguatan pendidikan vokasi dan polyteknik. Keempat, kualifikasi dan sertifikasi guru. “Kita beresin  kualifikasi dan sertifikasi guru. Ada 54 persen guru belum memenuhi belum berkualifikasi dan bersertifikasi dari 2,7 juta guru,” ungkapnya.

Sesuai undang-undang, guru sebagai profesi. Maka harus menyeeTapi tempat pendidikan profesi belum ada,

Kelima, ada percepatan dosen berkualitfikasi S2 dan S3. “Ada dana abadi sebesar 1 trilyun dan tahun 2011 ada tambahan 1 trilyun lagi untuk pengembangan studi 2 hingga s3 para dosen,” pungkasnya.

Urusan kualitas tidak pernah selesai, tambah Nuh tidak pernah selesai. Karena tuntutan kemajuan. Kalau ada finishnhya maka negara-negara maju bisa ongkang-ongkang, karena kualitasnya sudah bagus. “Kementerian pendidikan nasional terus lakukakan peningkatan kualitas,” imbuhnya. (was)