Jakarta, NU.Online
Koalisi Reformasi untuk Penyelenggaraan Haji (KORUP Haji), mendukung upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah mencanangkan pemberantasan korupsi sebagai gerakan kultural di lingkungan pesantren.

Demikian pokok pikiran KORUP Haji, yang di sampaikan Farid Faqih, Zaim Saidi, (Koordinator PIRAC) setelah bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Hasyim Muzadi, di LT III gedung PBNU, Jln Kramat Raya Jakarta, Senin (09/2).

Menurut KORUP HAJI gerakan anti korupsi dilingkungan pesantren merupakan langkah awal yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, dimulai dengan terlebih dahulu memberikan tauladan dari kalangan ulama sebagai pemimpin informal masyarakat.

Karena itu KORUP HAJI mendorong agar PBNU segera merumuskan Gerak Anti Korupsi sebagai program nyata di lingkungan Pesantren dan menghimpun dukungan semua kelompok bagi perbaikan sistem pendidikan pesantren dengan memasukkan korupsi sebagai kurikulum wajib dalam pendidikan dasarnya.

"Sebagai Ormas Besar NU diharapkan mampu menjadi teladan," ungkapnya. Untuk itu, lanjut Farid, PBNU diharapkan segera membentuk semacam Dewan Etik dalam organisasi NU guna melakukan identifikasi perilaku-perilaku kader-kader NU yang memiliki jabatan struktural pada institusi pemerintahan, anggota legislatif maupun jabatan-jabatan publik lainnya guna membangun kepercayaan publik bahwa etika dan perilaku bersih merupakan syarat mutlak bagi kepemimpinan masyarakat.

Dalam kesempatan pertemuan Farid juga Mendesak PBNU agar memberi dukungan sepenuhnya terhadap inisiatif untuk melakukan amandemen UU No. 17 tahun 1999 dalam rangka menciptakan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang bebas korupsi dengan memberikan porsi yang cukup besar kepada koperasi, pesantren dan swasta sebagai pelaku penyelenggara haji dengan mengutamakan profesionalitas, kualitas keamanan dan kenyamanan dalam beribadah.(cih)