Jakarta, NU Online
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen penting yang mempengaruhi tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kalangan pesantren sebagai bagian dari masyarakat juga perlu mengetahui proses penganggaran dan alokasinya.
Guna meningkatkan kesadaran para kiai dan lingkungan pesantren terhadap anggaran ini, PP Lakpesdam NU menggelar workshop Belajar Anggaran dan Bahtsul Masa’il PCNU di Pesantren Miftahul Huda Cigaru, Majenang, Cilacap 11-12 Juni lalu.<>
Direktur Lakpesdam NU Lilis Nurul Husna menjelaskan ulama perlu memiliki kepekaan terhadap anggaran agar mereka bisa memperjuangkan hak yang seharusnya diterima oleh rakyat.
“Beribadah itu tidak hanya sholat puasa, dan ibadah ubudiyah lainnya, tetapi termasuk memperjuangkan anggaran kepada mereka yang berhak,” katanya kepada NU Online, Kamis (19/6).
Jika ulama memiliki kesadaran akan pentingnya alokasi anggaran yang pro rakyat, mereka akan berjuang dengan spirit ketauhidan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
”Mereka mampu mendorong masyarakat lainnya untuk ikut serta berpartisipasi pada proses-proses sosial politik yang selama ini masih menjadi area bagi kelompok elite dan kelompok kepentingan,” ujarnya.
Ia mencontohkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cilacap tahun 2008 sebesar 71 M atau 7 % dari total APBD yang mencapai 1 Triliun. Dari total PAD tersebut, 85 % atau 61 M disumbang dari sektor pajak (30 M) dan retribusi (30,1 M). 80 % dari total retribusi yang ditarik daerah atau sebesar 24, 2 M berasar dari retribusi sektor kesehatan (puskesmas, RSUD Cilacap dan RSUD Majenang).
“Sektor kesehatan yang seharusnya mendapatkan subsidi dari pemerintah malah dijadikan lahan untuk mencari uang. Ini termasuk yang harus mendapatkan perhatian dari para ulama,” katanya.
Kegiatan ini menghadirkan KH Abas Mu’in dari PBNU, KH Ahmad Tohari, Syamsul Hidayat Hammaf, anggota DPRD Kab. Cilacap dan Asisten I Sekda Cilacap A. Pri Leo. Sebanyak 32 orang kiai se-Cilacap dengan antusias mengikuti pertemuan ini sampai akhir.
Sementara itu, forum Bahtsul Masa’il Anggaran mencoba mencari sandaran hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat terkait dengan APBD dan Kebijakan Publik. Sebanyak 75 orang mengikuti forum ini.
Kepada Lilis, Rais Syuriyah PCNU Cilacap KH Su’ada Adzkiya mengaku mendapatkan banyak pengetahuan tentang penganggaran dan merasa tanggung jawab NU untuk mengawal ummat semakin besar. (mkf)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen penting yang mempengaruhi tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kalangan pesantren sebagai bagian dari masyarakat juga perlu mengetahui proses penganggaran dan alokasinya.
Guna meningkatkan kesadaran para kiai dan lingkungan pesantren terhadap anggaran ini, PP Lakpesdam NU menggelar workshop Belajar Anggaran dan Bahtsul Masa’il PCNU di Pesantren Miftahul Huda Cigaru, Majenang, Cilacap 11-12 Juni lalu.<>
Direktur Lakpesdam NU Lilis Nurul Husna menjelaskan ulama perlu memiliki kepekaan terhadap anggaran agar mereka bisa memperjuangkan hak yang seharusnya diterima oleh rakyat.
“Beribadah itu tidak hanya sholat puasa, dan ibadah ubudiyah lainnya, tetapi termasuk memperjuangkan anggaran kepada mereka yang berhak,” katanya kepada NU Online, Kamis (19/6).
Jika ulama memiliki kesadaran akan pentingnya alokasi anggaran yang pro rakyat, mereka akan berjuang dengan spirit ketauhidan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
”Mereka mampu mendorong masyarakat lainnya untuk ikut serta berpartisipasi pada proses-proses sosial politik yang selama ini masih menjadi area bagi kelompok elite dan kelompok kepentingan,” ujarnya.
Ia mencontohkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cilacap tahun 2008 sebesar 71 M atau 7 % dari total APBD yang mencapai 1 Triliun. Dari total PAD tersebut, 85 % atau 61 M disumbang dari sektor pajak (30 M) dan retribusi (30,1 M). 80 % dari total retribusi yang ditarik daerah atau sebesar 24, 2 M berasar dari retribusi sektor kesehatan (puskesmas, RSUD Cilacap dan RSUD Majenang).
“Sektor kesehatan yang seharusnya mendapatkan subsidi dari pemerintah malah dijadikan lahan untuk mencari uang. Ini termasuk yang harus mendapatkan perhatian dari para ulama,” katanya.
Kegiatan ini menghadirkan KH Abas Mu’in dari PBNU, KH Ahmad Tohari, Syamsul Hidayat Hammaf, anggota DPRD Kab. Cilacap dan Asisten I Sekda Cilacap A. Pri Leo. Sebanyak 32 orang kiai se-Cilacap dengan antusias mengikuti pertemuan ini sampai akhir.
Sementara itu, forum Bahtsul Masa’il Anggaran mencoba mencari sandaran hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat terkait dengan APBD dan Kebijakan Publik. Sebanyak 75 orang mengikuti forum ini.
Kepada Lilis, Rais Syuriyah PCNU Cilacap KH Su’ada Adzkiya mengaku mendapatkan banyak pengetahuan tentang penganggaran dan merasa tanggung jawab NU untuk mengawal ummat semakin besar. (mkf)
