Pekalongan, NU Online
Mengurus organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), ibarat mengurus lautan. Bukannya mendapat ikan seperti nelayan yang menebar jalanya sepanjang malam, akan tetapi malah sering terkena ombaknya.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah Drs. HM Adnan, MA, mengeluhkan, terkadang para pengurus sudah berupaya menjalankan sesuatu dengan benar saja disalahkan. Apalagi jika langkah yang diambilnya keliru, tambah disalahkan.<>
Segenap pengurus sudah mencoba totalitas mengabdi kepada organisasi NU, masih saja sering mendapat komplain daripada sanjungannya.
Dikatakan, meski kadang dipersalahkan, namun tak membuat mantan cawagub Jateng itu putus asa. Menurutnya hal itu biasa dan merupakan dinamika organisasi, apalagi di organisasi besar seperti NU. Sudah mencoba mengatakan sejujurnya saja masih dicurigai, apalagi berkata tidak jujur.
”Contohnya dalam Konferwil NU kemarin. Keinginan cabang-cabang memilih dirinya bukan dipengaruhi oleh politik uang saja masih banyak yang tidak percaya, apalagi kalu terbukti menggunakan politik uang, semakin tidak dipercaya oleh warga NU,” katanya saat memberikan pengarahandi hadapan peserta Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) NU Kota Pekalongan Jum’at (8/8) lalu.
Menyoal kenetralan NU terhadap semua parpol yang ada, Adnan berpendapat yang lebih tepat adalah menjaga independen kepada semua parpol bukan bersikap netral, mengingat sejatinya manusia memeiliki kecenderungan.
Jadi kata netral diartikan pasif dan tidak melakukan pendekatan kepada semua parpol dan jika ini dilakukan oleh NU, maka merupakan sebuah kerugian yang besar, karena sesungguhnya NU masih membutuhkan parpol parpol yang ada untuk dapat melakukan kontrol kepada semua pihak dalam berbangsa dan bernegara.
“Saya berfikir, posisi independen bukanlah banting setir, akan tetapi mengurangi aktifitas pada politik praktis,” katanya.
Ditambahkannya, PWNU sedang diupayakan penguatan peran NU terhadap ummatnya. Apa yang telah dilakukan oleh PCNU Kota Pekalongan pemberdayaan di bidang ekonomi yang mampu membiayai organisasi patut dicontoh oleh cabang-cabang lain yang selama ini mengandalkan proposal baik untuk kegiatan maupun operasional organisasi.
Jika selama ini ada komisi politik di NU nantinya akan diganti dengan komisi kebijakan publik yang berfungsi untuk menjaga keutuhan NU dari berbagai pengaruh, termasuk iming-iming jabatan politik sebagai kepala daerah atau yang lainnya. (amz)
Mengurus organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), ibarat mengurus lautan. Bukannya mendapat ikan seperti nelayan yang menebar jalanya sepanjang malam, akan tetapi malah sering terkena ombaknya.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah Drs. HM Adnan, MA, mengeluhkan, terkadang para pengurus sudah berupaya menjalankan sesuatu dengan benar saja disalahkan. Apalagi jika langkah yang diambilnya keliru, tambah disalahkan.<>
Segenap pengurus sudah mencoba totalitas mengabdi kepada organisasi NU, masih saja sering mendapat komplain daripada sanjungannya.
Dikatakan, meski kadang dipersalahkan, namun tak membuat mantan cawagub Jateng itu putus asa. Menurutnya hal itu biasa dan merupakan dinamika organisasi, apalagi di organisasi besar seperti NU. Sudah mencoba mengatakan sejujurnya saja masih dicurigai, apalagi berkata tidak jujur.
”Contohnya dalam Konferwil NU kemarin. Keinginan cabang-cabang memilih dirinya bukan dipengaruhi oleh politik uang saja masih banyak yang tidak percaya, apalagi kalu terbukti menggunakan politik uang, semakin tidak dipercaya oleh warga NU,” katanya saat memberikan pengarahandi hadapan peserta Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) NU Kota Pekalongan Jum’at (8/8) lalu.
Menyoal kenetralan NU terhadap semua parpol yang ada, Adnan berpendapat yang lebih tepat adalah menjaga independen kepada semua parpol bukan bersikap netral, mengingat sejatinya manusia memeiliki kecenderungan.
Jadi kata netral diartikan pasif dan tidak melakukan pendekatan kepada semua parpol dan jika ini dilakukan oleh NU, maka merupakan sebuah kerugian yang besar, karena sesungguhnya NU masih membutuhkan parpol parpol yang ada untuk dapat melakukan kontrol kepada semua pihak dalam berbangsa dan bernegara.
“Saya berfikir, posisi independen bukanlah banting setir, akan tetapi mengurangi aktifitas pada politik praktis,” katanya.
Ditambahkannya, PWNU sedang diupayakan penguatan peran NU terhadap ummatnya. Apa yang telah dilakukan oleh PCNU Kota Pekalongan pemberdayaan di bidang ekonomi yang mampu membiayai organisasi patut dicontoh oleh cabang-cabang lain yang selama ini mengandalkan proposal baik untuk kegiatan maupun operasional organisasi.
Jika selama ini ada komisi politik di NU nantinya akan diganti dengan komisi kebijakan publik yang berfungsi untuk menjaga keutuhan NU dari berbagai pengaruh, termasuk iming-iming jabatan politik sebagai kepala daerah atau yang lainnya. (amz)
