Jember, NU Online
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjukrasa di halaman kantor DPRD Jember, Rabu (20/10). Selain membawa poster yang bernada mengecam kegagalan pemerintahan SBY, mereka juga membawa dua sangkar burung yang di dalamnya diisi tulisan “suara rakyat”.
Menurut salah seorang korlap aksi, Sukri, itu menandakan bahwa selama Indonesia dipimpin SBY, suara rakyat dikurung layaknya burung. "Bendera setengah tiang untuk setahun pemerintahan SBY jilid kedua," teriak Sukri.<>
Selain itu, mereka juga meggelar sholat ghaib di halaman gedung DPRD Jember untuk para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Begitu selesai sholat ghaib, imam sholat langsung membaca doa. Tapi doa yang dibaca bukan untuk para pahlawan, tapi untuk para pemimpn yang korup “Kita berdoa semoga pemimpin yang korup cepat disadarkan,” ujar sang imam.
Mereka menilai SBY telah mengingkari sembilan hal. pertama, inkonsitensi dalam pemberantasan korupsi, dengan jalan memberi remisi tahanan korupsi dan tidak jelasnya penyelesaian skandal Bank Century dan rekening gendut pejabat kepolisian RI.
Mahasiswa melihat terjadi pelemahan peran KPK, melalui kriminalisasi para pemimpinnya."Sistem ekonomi tergantung pada modal asing. Sementara, diplomasi tapal batas dengan Malaysia lemah," kata Sukri.
Pemerintahan SBY juga dinilai lambat menyelesaikan tragedi lumpur Lapindo. Penyelesaian konflik antar umat beragama pun kurang optimal. Dalam hal penanganan bencana, pemerintah juga gagal, lambat, kurang preventif, dan sering lepas tanggungjawab serta kurang tegas. Di bidang pendidikan, mahasiswa menyesalkan dikotomi sistem pendidikan yang melahirkan sekolah berstandar nasional dan internasional dengan tarif mahal.
Oleh sebab itu, PMII Jember menyatakan pemerintahan SBY gagal. Mereka mendesak evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Kedua, penegakan supremasi hukum.
"Usut tuntas kasus Century dan hukum mati koruptor. Reformasi birokrasi di segala bidang, cabut PP Nomor 2 tahun 2008 tentang Penggunaan Hutan Lindung, dan tolak liberalisasi komersialisasi di bidang pendidikan," kata Rasyid, salah seorang korlap aksi.
Dalam kesempatan itu, mereka juga meminta DPRD untuk menyampaikan tuntutannya di- fax ke Jakarta. Namun setelah sekian kali dicoba lewat mesin fax di sekretariat DPRD Jember, selalu gagal. (ary)
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjukrasa di halaman kantor DPRD Jember, Rabu (20/10). Selain membawa poster yang bernada mengecam kegagalan pemerintahan SBY, mereka juga membawa dua sangkar burung yang di dalamnya diisi tulisan “suara rakyat”.
Menurut salah seorang korlap aksi, Sukri, itu menandakan bahwa selama Indonesia dipimpin SBY, suara rakyat dikurung layaknya burung. "Bendera setengah tiang untuk setahun pemerintahan SBY jilid kedua," teriak Sukri.<>
Selain itu, mereka juga meggelar sholat ghaib di halaman gedung DPRD Jember untuk para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Begitu selesai sholat ghaib, imam sholat langsung membaca doa. Tapi doa yang dibaca bukan untuk para pahlawan, tapi untuk para pemimpn yang korup “Kita berdoa semoga pemimpin yang korup cepat disadarkan,” ujar sang imam.
Mereka menilai SBY telah mengingkari sembilan hal. pertama, inkonsitensi dalam pemberantasan korupsi, dengan jalan memberi remisi tahanan korupsi dan tidak jelasnya penyelesaian skandal Bank Century dan rekening gendut pejabat kepolisian RI.
Mahasiswa melihat terjadi pelemahan peran KPK, melalui kriminalisasi para pemimpinnya."Sistem ekonomi tergantung pada modal asing. Sementara, diplomasi tapal batas dengan Malaysia lemah," kata Sukri.
Pemerintahan SBY juga dinilai lambat menyelesaikan tragedi lumpur Lapindo. Penyelesaian konflik antar umat beragama pun kurang optimal. Dalam hal penanganan bencana, pemerintah juga gagal, lambat, kurang preventif, dan sering lepas tanggungjawab serta kurang tegas. Di bidang pendidikan, mahasiswa menyesalkan dikotomi sistem pendidikan yang melahirkan sekolah berstandar nasional dan internasional dengan tarif mahal.
Oleh sebab itu, PMII Jember menyatakan pemerintahan SBY gagal. Mereka mendesak evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Kedua, penegakan supremasi hukum.
"Usut tuntas kasus Century dan hukum mati koruptor. Reformasi birokrasi di segala bidang, cabut PP Nomor 2 tahun 2008 tentang Penggunaan Hutan Lindung, dan tolak liberalisasi komersialisasi di bidang pendidikan," kata Rasyid, salah seorang korlap aksi.
Dalam kesempatan itu, mereka juga meminta DPRD untuk menyampaikan tuntutannya di- fax ke Jakarta. Namun setelah sekian kali dicoba lewat mesin fax di sekretariat DPRD Jember, selalu gagal. (ary)
