Jakarta, NU.Online
Kapolri Jenderal Polisi Da’i Bachtiar mengatakan, berdasarkan data analisis intelejen belum ada informasi adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk mengagalkan Pemilu 2004.

"Namun kami tetap mengantisipasi kondisi terburuk dalam pelaksanaan Pemilu tersebut," kata Kapolri dalam acara rapat kerja dengan Komisi I DPR di Jakarta, Selasa.

Menurut Da’i, dalam kondisi terburuk prosedur pengamanannya adalah jika ada gangguan di tingkat kecamatan atau beberapa kecamatan dalam satu kabupaten, maka komando sepenuhnya berada dalam tangan Kapolres atau Kapoltabes dan harus berkoordinasi dengan aparat TNI setempat.

Selanjutnya, kalau menyebar antara dua kabupaten dalam satu propinsi, maka Kapolda atau Kapolwil setempat harus segera mengambil alih dan berkoordinasi dengan TNI. "Jika naik lagi, antar Propinsi, maka saya langsung mengambil alih pmpinan terhadap daerah itu. Hal itu juga berkooridinasi dengan Panglima TNI. Begitu mekanismenya dalam kondisi terburuk," katanya.

Dia mengatakan, setiap gangguan sekecil apapun harus ditangani dan jagan sampai meluas baik peristiwa maupun isu yang dikembangkan. "Sebab kondisi terburuk terjadi, apabila ada perluasan suatu kasus," katanya. Dia mengatakan, sistem komando itu berlaku dalam kondisi tertib sipil. Jika sudah dalam darurat sipil, maka akan ada perubahan komando ke pihak TNI.

Ratusan Ribu

Dia mengatakan, untuk pengamanan Pemilu, Polri mengerahkan sedikitnya 180.000 personel dari seluruh anggota Polri yang berjumlah 280.000 orang. "Jadi ada cadangan seratus ribu petugas yang bertugas sehari-hari. Cadangan itu juga siap memberikan dukungan pengamanan apabila diperlukan," katanya.

Selain Polri, pengamanan Pemilu juga melibatkan 36.000 personil TNI dan 1,1 juta anggota Perlidungan masyarakat (Linmas). Prisip pengamanannya adalah kewilayahan dengan bertumpu pada kabupaten atau kotamadya dan Kapolres atau Kaplotabes berada di garis depan.(cih)