Brebes, NU Online
Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tetap menolok UN. Hal ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Ujian Nasional. Putusan MA itu merupakan bentuk penegasan legal bahwa sistem evaluasi akhir pendidikan di Indonesia masih banyak masalah.
“Sejak dulu IPNU mengkritisi dan menolak UN,” tutur Wakil Sekretaris Jenderal PP IPNU Riyadu Topeq saat konsolidasi kegiatan Pesantren Kilat Mata Air untuk Wilayah Pantura di Bascamp Pimpinan Cabang (PC) IPNU Brebes Jalan Kembang Baru Brebes, Selasa (8/12).<>
Menurut dia, UN telah menekan lembaga pendidikan, guru dan siswa serta orang tua siswa. Standardisasi yang diterapkan, telah merenggut kreatifitas berpikir dan berpijaknya norma pendidikan. “Penerepan UN menjadikan runtuhnya Humanisme Pendidikan,” ucapnya.
Pasalnya, lanjut Topeq, proses pendidikan itu harus menyentuh ranah psikomotorik, kognitif dan afektif. Sementara UN hanya mengedepankan aspek kognitifnya saja. Topeq mensinyalir, dengan kejar target angka-angka 'semu' dalam UN tadi, justru menumbuhsuburkan kedzoliman yang menggurita.
Pola UN yang keliru dengan penerapan 'gebyah uyah' alias dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi dari infrastruktur dasar pendidikan menjadi keprihatinan IPNU sejak dulu. “Sungguh ironis, anak-anak yang bersekolah di teras masjid dengan yang di gedung megah diperlakukan sama. Ini tidak adil,” tandasnya.
Demi mengejar target, sambungnya, kecurangan terjadi di segala lini. Bila evaluasi belajar seperti ini terus di langsungkan, maka sama saja menanamkan budaya pecundang yang lazim dilakukan para koruptor. “Demi penyelamatan anak-anak bangsa, IPNU secara tegas menolak UN,” tegasnya.
Kendatipun PP IPNU menolak UN, tapi sepakat kalau bentuk evaluasi pembelajaran jangan dijadikan patokan Kelulusan. Tahap akhir dari suatu program, termasuk program pendidikan harus ada evaluasi. Hal tersebut penting untuk mengetahui kualitas pendidikan. “Bukan malah menumbuhsuburkan kecurangan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes melalui Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Drs. Budhi Adjar Pranoto MPd menandaskan kalau UN di Kabupaten Brebes tetap dilaksanakan. Adjar menyarankan agar masyarakat jangan panik menyusul penetapan MA tentang pembatalan UN.
“UN tetap dilaksanakan,” tegasnya saat ditemui NU Online usai Rapat Koordinasi dan Sosialisasi UN bersama Kepala Sekolah se Kabupaten Brebes di Gedung Islamic Center. Sebab, kata Adjar, bila terjadi kebimbangan di masyarakat mengenai persoalan UN maka akan terjadi penurunan motivasi belajar siswa.
Senada dengan Adjar, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kab. Brebes Taufiq MPd menandaskan kalau UN tetap akan dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dirinya, sudah mengintruksi kepada Kepala Sekolah untuk mensosialisasikan UN kepada Orang tua dan siswa.
Tentang kemelut dan pro kontra UN masyarakat tidak perlu ikut terhanyut di dalamnya. “Sesuai instruksi dari Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP), kita akan melaksanakan UN,” pungkasnya. (was)
Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tetap menolok UN. Hal ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Ujian Nasional. Putusan MA itu merupakan bentuk penegasan legal bahwa sistem evaluasi akhir pendidikan di Indonesia masih banyak masalah.
“Sejak dulu IPNU mengkritisi dan menolak UN,” tutur Wakil Sekretaris Jenderal PP IPNU Riyadu Topeq saat konsolidasi kegiatan Pesantren Kilat Mata Air untuk Wilayah Pantura di Bascamp Pimpinan Cabang (PC) IPNU Brebes Jalan Kembang Baru Brebes, Selasa (8/12).<>
Menurut dia, UN telah menekan lembaga pendidikan, guru dan siswa serta orang tua siswa. Standardisasi yang diterapkan, telah merenggut kreatifitas berpikir dan berpijaknya norma pendidikan. “Penerepan UN menjadikan runtuhnya Humanisme Pendidikan,” ucapnya.
Pasalnya, lanjut Topeq, proses pendidikan itu harus menyentuh ranah psikomotorik, kognitif dan afektif. Sementara UN hanya mengedepankan aspek kognitifnya saja. Topeq mensinyalir, dengan kejar target angka-angka 'semu' dalam UN tadi, justru menumbuhsuburkan kedzoliman yang menggurita.
Pola UN yang keliru dengan penerapan 'gebyah uyah' alias dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi dari infrastruktur dasar pendidikan menjadi keprihatinan IPNU sejak dulu. “Sungguh ironis, anak-anak yang bersekolah di teras masjid dengan yang di gedung megah diperlakukan sama. Ini tidak adil,” tandasnya.
Demi mengejar target, sambungnya, kecurangan terjadi di segala lini. Bila evaluasi belajar seperti ini terus di langsungkan, maka sama saja menanamkan budaya pecundang yang lazim dilakukan para koruptor. “Demi penyelamatan anak-anak bangsa, IPNU secara tegas menolak UN,” tegasnya.
Kendatipun PP IPNU menolak UN, tapi sepakat kalau bentuk evaluasi pembelajaran jangan dijadikan patokan Kelulusan. Tahap akhir dari suatu program, termasuk program pendidikan harus ada evaluasi. Hal tersebut penting untuk mengetahui kualitas pendidikan. “Bukan malah menumbuhsuburkan kecurangan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes melalui Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Drs. Budhi Adjar Pranoto MPd menandaskan kalau UN di Kabupaten Brebes tetap dilaksanakan. Adjar menyarankan agar masyarakat jangan panik menyusul penetapan MA tentang pembatalan UN.
“UN tetap dilaksanakan,” tegasnya saat ditemui NU Online usai Rapat Koordinasi dan Sosialisasi UN bersama Kepala Sekolah se Kabupaten Brebes di Gedung Islamic Center. Sebab, kata Adjar, bila terjadi kebimbangan di masyarakat mengenai persoalan UN maka akan terjadi penurunan motivasi belajar siswa.
Senada dengan Adjar, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kab. Brebes Taufiq MPd menandaskan kalau UN tetap akan dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dirinya, sudah mengintruksi kepada Kepala Sekolah untuk mensosialisasikan UN kepada Orang tua dan siswa.
Tentang kemelut dan pro kontra UN masyarakat tidak perlu ikut terhanyut di dalamnya. “Sesuai instruksi dari Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP), kita akan melaksanakan UN,” pungkasnya. (was)
