Warta

Investasi Asing Makin Mengkhawatirkan

Rabu, 13 Juli 2005 | 07:11 WIB

Palu, NU Online
“Investasi asing di Sulawesi tengah (Sulteng) sudah sangat memprihatinkan. Berbagai perusahaan asing telah menandatangani kontrak kerja di daerah ini, mulai dari pertambangan emas, nikel, minyak, marmer, termasuk hutan dan perkebunan.” Kata M. Hamdani, berdasarkan pemantauan aktifis Yayasan Tanah Merdeka Palu itu ketika berdiskusi dengan NU Online di Palu, Sulteng.

Dalam diskusi dengan NU Online, aktifis HAM tersebut menjelaskan anehnya luas daratan Sulteng hanya 6 juta ha, tetapi yang dikontrakan pada perusahaan asing baik, Inco, Riotinto, dan yang lainnya seluas 7 juta ha. Ini berarti seluruh wilayah Sulteng telah digadaikan oleh Pemerintah Daerah, baik wilayah kepulauan, daratan dan pemukiman kepada para pengusaha tersebut, dengan alasan pembangunan yang tidak komprehensif.

<>

Kalangan kampus juga sangat mengkhawatirkan kondisi ini, apalagi bila Kepres 36/2005 diberlakukan, seluruh penduduk Sulawesi Tengah bisa diusir dari tanah kelahirannya.

Dibangunnya industri dan terjadinya eksplorasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan, seperti yang selama ini tertera dalam kontrak kerja akan mengancam kelestarian lingkungan, sumber-sumber ketersediaan air bersih, yang juga dugunakan untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Padahal rakyat bergantung dari sektor-sektor tersebut.

Kalangan aktifis mendesak agar kontrak kerja yang terlanjur diteken itu, diarahkan untuk kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan royalti, pajak, dan memberikan peluang kepemilikan saham oleh masyarakat lokal. Dengan demikian rakyat tidak akan menderita dan teralienasi di tengah-tengah daerah yang kaya itu.

Menurut mereka, konflik yang terjadi di Poso sebenarnya juga dipicu oleh kepentingan modal hanya saja dibungkus dengan sentimen agama, sehingga cepat menyebar. Karena itu kalau masuknya modal tidak dibatasi atau dikelola dengan cermat, maka akan menimbulkan konflik sosial. Para pemodal asing mestinya sadar terhadap hal itu sehingga bisa ikut menjaga harmoni sosial, demikian ungkap M.Hamdani mengakhiri wawancaranya dengan NU Online. (Die)


Terkait