Jakarta, NU Online
Hubungan antara NU dengan parpol dinilai masih "abu-abu", khususnya dengan PKB yang kelahirannya difasiliasi PBNU. Hal ini kemungkinan besar akan dibahas secara khusus dalam Muktamar NU ke XXXI di Solo mendatang.

“Harus ada kejelasan aturan soal hubungan NU dengan partai-partai politik. Keputusan Muktamar sebelumnya di Kediri kan masih abu-abu, NU tidak boleh masuk wilayah politik, akan tetapi masih ada rekomendasi mendukung parpol tertentu (PKB),” ungkap Plh PBNU Masdar F. Mas’udi seusai seminar sehari “Agamawan Melawan Korupsi” yang diadakan oleh lembaga Partnership bekerjasam dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Kamis, (8/7)di Jakarta.

NU merupakan pendiri dari PKB yang mengharapkan agar partai tersebut dapat menjadi saluran politik warga NU. Dengan pembagian kerja yang jelas tersebut, maka bidang kerja dari kedua organisasi tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif.

NU memiliki banyak pengalaman dalam bidang politik. Sebelum secara resmi menyatakan khittah 1926 dalam muktamar ke 26 di Situbondo, NU sendiri merupakan partai politik dalam pemilu 1955. selanjutnya dalam masa Orba, NU berfusi dengan PPP dalam kelompok parpol berbasis Islam.

Sampai saat ini, terdapat tiga pendapat tentang hubungan NU dengan parpol. Pendapat pertama menginginkan NU lepas secara penuh dengan parpol dan pendapat kedua adalah sebaliknya. Bahkan ada yang menginginkan agar NU secara resmi menjadi parpol kembali. Pendapat ketiga adalah pendapat yang ingin mempertahankan posisi abu-abu NU dan parpol saat ini.(mkf/kcm)